Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Webinar Pelayanan Publik Universitas Lambung Mangkurat, Rabu (14/07).
JAKARTA – Universitas Lambung Mangkurat adalah salah satu dari 15 perguruan tinggi di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian PANRB dalam program pendampingan replikasi Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). Perguruan tinggi di Kalimantan Selatan tersebut dinilai memiliki potensi pengembangan inovasi berbasis digital yang bermanfaat dan bisa beradaptasi pada berbagai kondisi.
“Universitas Lambung Mangkurat sebgai salah satu universitas negeri yang tentunya memiliki potensi untuk dapat berinovasi terutama dalam menyambut digitalisasi seperti saat ini,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Webinar Pelayanan Publik Universitas Lambung Mangkurat, Rabu (14/07). Webinar yang diselenggarakan Program Studi Administrasi Publik itu mengangkat tema Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi dalam Mewujudkan Birokrasi yang Berkemajuan dan Tangkas dalam Menghadapi Perubahan.
Terkait konteks inovasi berbasis digital, unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik membangun knowledge management dalam bentuk platform JIPP Nasional. Platform tersebut menjadi database Top Inovasi hadil dari KIPP setiap tahunnya. Kedepannya, JIPP Nasional dan Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) akan terintegrasi dengan portal pelayanan publik yang menyajikan seluruh informasi terkait pelayanan publik di Indonesia.
JIPP Nasional dan Sinovik dapat dijadikan media pembelajaran serta transfer replikasi inovasi, serta langkah awal untuk dijadikan acuan dalam menciptakan maupun mereplikasi inovasi yang telah ada. Universitas Lambung Mangkurat atau ULM diharapkan bisa menyusul perguruan tinggi lainnya yang sudah masuk dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Inovasi yang nantinya diciptakan, selain dapat dimanfaatkan untuk stakeholder di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, juga bermanfaat bagi masyarakat maupun dapat direplikasi oleh universitas maupun instansi lain sesuai kebutuhannya.
Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beragam inovasi pelayanan publik di berbagai sektor. Diah mengharapkan ULM dapat mereplikasi langkah-langkah nyata keberhasilan para Top Inovasi sesuai kebutuhan ULM, sehingga inovasi tersebut dapat ditransfer dan terwujudnya pemerataan dalam pelayanan publik. “Terakhir saya berpesan agar kedepan inovasi pelayanan publik tidak hanya yang berbasis digital tapi juga yang non-digital dapat melembaga di setiap insan mahasiswa dan juga civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat,” pungkas Diah.
Selain menciptakan, inovasi juga perlu dikembangkan. Diah mendorong transfer pengetahuan terhadap inovasi yang matang dan berkualitas. Tujuannya addalah agar lebih banyak instansi yang turut melaksanakan inovasi tersebut sehingga dampak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak pengguna layanan. Setiap inovasi yang telah teruji dan terbukti kemanfaatannya dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik mendapat payung hukum, sehingga inovasi tersebut dapat terjaga keberlanjutannya dan mendapatkan pembinaan yang terus-menerus oleh unit kerja pelaksananya dengan anggaran yang memadai.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, mengungkapkan dukungannya terhadap pengembangan inovasi dan sistem digital. Pada tingkat pemerintah kota, Ibnu mencanangkan Smart City Banjarmasin. Sasaran program tersebut adalah Smart Governance, Smart Branding, Smart Economic, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
Ibnu menekankan, masyarakat Banjarmasin harus melek teknologi. Namun juga tidak meninggalkan beberapa kalangan yang sulit mengakses teknologi informasi. Meski telah tersedia layanan digital atau daring, unit penyelenggara pelayanan di Banjarmasin juga mengoptimalkan layanan tatap muka. “Prinsipnya, jika bisa dipercepat kenapa harus diperlambat,” tegas Ibnu. (don/HUMAS MENPANRB)
