SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengunjungi sejumlah polres di lingkup Polda Jawa Timur. Kunjungan itu untuk memantau sejauh mana penerapan reformasi birokrasi pada korps Tri Brata tersebut.
Pada Senin (26/03), Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, M Yusuf Ateh mendatangi Polresta Sidoarjo. Polresta yang kini dipimpin oleh Kombes Himawan sudah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Himawan menjelaskan, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat secara optimal, Polresta Sidoarjo menekankan empat poin utama. Poin utama itu adalah komitmen, konsistensi, inovasi, dan harus bisa menjadi role model bagi polres lainnya. "Siapapun Kapolresnya, semua inovasi yang telah kita lakukan harus berkelanjutan," imbuh Himawan.
Ada beberapa program yang kini menjadi andalan Polresta Sidoarjo. Untuk internal, Polresta Sidoarjo memiliki sistem e-kinerja yang bertujuan untuk sarana komunikasi internal secara digital. Selain itu, e-kinerja juga meningkatkan akuntabilitas absensi personel melalui finger print dan scanner wajah. "E-kinerja ini juga menjadi dasar untuk menghitung tunjangan kinerja para personel," jelas Himawan.
Polresta Sidoarjo pun memiliki sejumlah inovasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, misalnya SIM GOR. Program itu bertujuan untuk ajang latihan warga dalam uji praktik pembuatan SIM setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tujuan lain inovasi ini adalah untuk menjawab keluhan warga dan menambah pengetahuan warga tentang pembuatan SIM.
Setiap hari Minggu, Polresta Sidoarjo mengadakan kegiatan yang dinamakan Minggu Melayani Polresta Sidoarjo. "Program ini merupakan budaya kerja kami dalam memberikan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Parkir Timur GOR Sidoarjo," jelas Himawan.
Dijelaskannya, program itu memiliki sejumlah pelayanan, yakni pembuatan dan perpanjangan SIM, pelayanan Samsat Corner, serta pelayanan SKCK keliling. "Kami juga melakukan tanya jawab kepada masyarakat untuk memberikan edukasi," tambah Himawan.
Inovasi yang dijelaskan Himawan itu mendapat apresiasi dari Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Eko Prasojo. "Tantangannya adalah apakah inovasi ini bisa memberikan impact, apakah bisa direplikasi, dan apakah sustainable," kata Eko setelah mendengar paparan Himawan.
Setelah mengunjungi Polresta Sidoarjo, rombongan itu kemudian mendatangi Polrestabes Surabaya. Di sana mereka disambut oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Rudi Setiawan. Eko diajak mengunjungi ruang Command Center yang memiliki sekitar 40 monitor untuk memantau berbagai sudut di Kota Pahlawan ini. CCTV di sini terkoneksi dengan Pemkot Surabaya dan beberapa dinas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan lain-lain. Untuk menambah rasa aman bagi masyarakat, command center di Polrestabes Surabaya juga digunakan untuk patroli siber.
Di Polrestabes Surabaya juga ada Mobil SIM keliling, yang melayani perpanjangan SIM. Untuk memperpajnang SIM dalam mobil tersebut hanya memakan waktu lima menit. Untuk menegakkan disiplin personel di Polrestabes Surabaya, Rudi para anggota harus datang 30 menit sebelum layanan masyarakat dibuka. "Jam 7.30 sudah ada anggota," tegasnya.
Rudi juga memupuk rasa kebanggaan kepada bawahannya sebagai anggota kepolisian, dengan menekankan kejujuran. Dengan bertindak jujur, perlahan akan menghilangkan sikap koruptif. "Harus mengutamakan kejujuran dalam melayani," imbuhnya.
Sebagai pelayan masyarakat, Rudi mengatakan polisi tidak bisa bekerja sendiri. Ia dan pasukannya butuh kerjasama dari masyarakat dalam mewujudkan keamanan bersama.
Tidak hanya itu, Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan PT Pelita Mulya Surabaya juga menciptakan smart card yang dinamakan Point of Sales (POS) System. "Ini merupakan sistem pengambilan BBM dengan smart card yang secara otomatis terintegrasi online untuk mempermudah pengawasan penggunaan BBM kendaraan dinas," jelas Rudi.
Saat ini, Polrestabes Surabaya sudah mendapat predikat WBK. Namun, Rudi ingin meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memperoleh predikat WBBM. Ke depannya, Polrestabes Surabaya berencana melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan secara digital berbasis android dan website.
Baik Polresta Sidoarjo maupun Polrestabes Surabaya akan menjadi polres percontohan bagi polres lainnya untuk mereformasi birokrasi. "Mereka akan menjadi contoh, harus mengajarkan secara langsung ke polres yang belum mendapat predikat WBK," ujar Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas), M Yusuf Ateh.
Ateh juga mengatakan saat ini wajah Polres sudah berubah dari kesan sangar ke kesan ramah. "Targetnya semua Polres bebas korupsi dan responsif terhadap keluhan masyarakat," tandas Ateh. (don/HUMAS MENPANRB)
