Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menganugerahkan gelar doktor kehormatan atau honoris causa (HC) bidang Ilmu Hukum kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi.Rektor Undip Semarang, Susilo Wibowo, dalam sidang senat terbuka di kampus Undip Semarang, Senin, mengatakan, gelar ini diberikan atas prakarsa Menpan dalam melakukan terobosan bidang reformasi birokrasi di Indonesia.
Menurut dia, selama lebih kurang satu tahun, tim promotor dari Undip Semarang melakukan pengamatan terhadap kinerja Menpan, tentang apa yang pernah ditulis dan diperjuangkan. Taufiq Effendi merupakan tokoh masyarakat keenam yang menerima gelar doktor kehormatan dari perguruan tinggi ini. Susilo mengatakan, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan reformasi birokrasi, sehingga perlu dipikirkan strategi manajemen yang matang.Sementara itu, Menpan Taufiq Effendi, menyampaikan pidato dalam penganugerahan gelar Doctor HC, dengan judul, Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Untuk Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Menurut dia, reformasi yang sudah bergulir sajak sepuluh tahun lalu, pada awalnya baru sampai pada tahap retorika, padahal masyarakat menaruh harapan besar pada era itu. Momentum untuk melakukan reformasi birokrasi, kata dia, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena sudah pasti akan memperoleh dukungan dari segenap komponen bangsa. Upaya memperbaiki birokrasi, lanjut dia, tidak mungkin dilakukan sepotong-potong.
"Sejujurnya, ada kemajuan yang dicapai selama ini, namun masih jauh dari kebutuhan dan harapan masyarakat," katanya. Ia mengatakan, berbagai masalah bangsa, khususnya birokrasi, pada dasarnya disebabkan oleh krisis moral, spiritual dan intelektual. Bila kondisi semacam ini terus dipertahankan, ia khawatir krisis emosional dan eksistensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa akan terus meningkat."Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar dan sangat mulia. Oleh karena itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien," katanya. Salah satu kunci keberhasilan reformasi birokrasi, kata dia, dengan merubah paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan.Menurut dia, perlu dipikirkan suatu mekanisme yang mampu membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan baik.Ia menuturkan, saat ini terdapat delapan RUU yang merupakan paket reformasi birokrasi dan saat ini masih dibahas antara pemerintah dan DPR."Saran dan masukan konstruktif dari masyarakat sangat diperlukan agar UU tersebut memiliki kualitas tinggi, sehingga pelaksanaan reformasi bisa sejalan dengan tuntutan masyarakat," katanya. Sumber : Media Indonesia
Berita Terbaru
30.Agu.2024
Rapat dengan KASN dan BKN
29.Agu.2024
Rapat Progres Penerapan Perpres No. 82/2023
29.Agu.2024
