Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan meminta pada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
"Dalam reformasi birokrasi yang penting adalah perbaikan akuntabilitas kinerja, untuk membangun pemerintahan yang berorientasi pada hasil," katanya, di Jakarta, Senin, di sela-sela penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) daerah.Mangindaan menyampaikan, untuk evaluasi 2010 hanya 9 pemerintah provinsi dan lima kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerjanya dinilai baik.
Sembilan provinsi tersebut yakni Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat.
Sedangkan lima kabupaten/kota itu adalah Kota Sukabumi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sleman, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kota Dumai (bukan Tuban seperti yang diberitakan sebelumnya).
Secara keseluruhan, pemerintah daerah yang berhasil mendapat predikat cukup baik adalah sekitar 16,27 persen dari total 29 provinsi dan 57 kabupaten/kota yang dievaluasi pada 2010.
Menurut Mangindaan, capaian ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sekitar 20 persen pemerintah daerah mendapat penilaian akuntabilitas kinerja cukup baik.
Meskipun demikian, dibanding 2009 telah terjadi perkembangan yang menggembirakan. Pada 2009 provinsi yang mendapat predikat cukup baik hanya 3,70 persen, sementara pada 2010 naik menjadi 31,03 persen.
Tetapi untuk kabupaten/kota, peningkatannya lambat. Pada 2009 kabupaten/kota yang mendapat predikat cukup baik yakni 5,08 persen dan meningkat menjadi 8,77 persen pada 2010.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Mangindaan mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya kearah yang lebih baik.
"Saya percaya bahwa dengan kerja keras kita semua akan dapat melaksanakannya, walaupun membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga yang tidak sedikit," katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 2010 dan melaksanakan rekomendasi perbaikan yang diberikan.
"Saya tidak mau hanya nilai saja, tetapi ada rekomendasi perbaikan. Laksanakan rekomendasi itu , kalau ada yang belum jelas maka konsultasikan," katanya.
Sumber:http://id.news.yahoo.com/
Diunggah oleh gunawan sunendar
