Suasana Rapat Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian, di Jakarta, Kamis (03/10).
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengimplementasi reformasi birokrasi. Apresiasi ini disampaikan saat bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (03/10).
“Pelaksanana reformasi birokrasi di Kemenko Ekon memiliki lompatan nilai yang sangat signifikan. Dalam lima tahun terakhir, terdapat tren yang signifikan atas nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selamat atas kinerja Kemenko Ekon yang semakin berdampak ,” ungkap Menteri Anas.
Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi RB dan SAKIP di tahun 2023, Kemenko Ekon meraih predikat Memuaskan dengan kategori A untuk Indeks RB serta capaian SAKIP dengan predikat Sangat Baik dengan kategori BB. Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata kementerian dan lembaga.
Implementasi reformasi birokrasi di Kemenko Ekon telah menerapkan seluruh aspek reformasi birokrasi tematik untuk mengakselerasi program prioritas Presiden. Kemenko Ekon melaksanakan program-program yang berdampak atas penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi.
“Meskipun terdapat loncatan dalam capaian Indeks RB dan SAKIP dan menjadikan Kemenko Ekon sebagai salah satu yang tertinggi diantara kementerian/lembaga, masih terdapat beberapa catatan untuk terus diperbaiki oleh Kemenko Ekon, khususnya dalam simplifikasi aplikasi dan operabilitas,” lanjut Menteri Anas.
Kemenko Ekon saat ini juga berperan sebagai koordinator digitalisasi untuk pemerintah daerah. Menteri Anas berharap agar Kemenko Ekon dapat mendorong pemda untuk memangkas berbagai aplikasi serta menginteroperabilitaskannya. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan program transformasi digital yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah.
“Sebagai pembina untuk digitalisasi pemerintah daerah, kami berharap Kemenko Ekon dapat memantau pemda untuk mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi layanan milik pemda untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemda,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Ekon Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa implementasi reformasi birokrasi merupakan agenda penting yang menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari di Kemenko Ekon.Kinerja Kemenko Ekon telah menunjukkan kinerja positif terhadap perekonomian Indonesia dan implementasi reformasi birokrasi membantu agar program yang dilakukan dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Saat ini, Kemenko Ekon yang mengampu pelaksanaan dari 73 program prioritas dan regular serta 21 penugasan khusus selalu berupaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi. “Kami terus mendorong jajaran Kemenko Ekon untuk terus melakukan reformasi birokrasi, terus berinovasi, serta profesional dalam menjalankan tugasnya agar memiliki dampak baik yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya. (ald/HUMAS MENPANRB)
