Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Ketua KASN Agus Pramusinto, dan Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto usai audiensi di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (11/01).
JAKARTA – Penguatan sistem merit di instansi pemerintah terus diakselerasi demi terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) yang kapabel dan berdaya saing. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berpesan agar sistem merit ke depannya harus lebih berdampak tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk masyarakat secara luas.
“Saya minta sistem merit ke depannya harus lebih berdampak. Jangan sampai merit system-nya jalan tapi dampak untuk masyarakatnya tidak terlihat,” tutur Anas usai menerima audiensi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (11/01).
Sistem Merit merupakan kebijakan dinamis yang harus selalu dievaluasi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Karenanya Anas menilai perlu adanya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan dalam penerapan sistem merit mengingat banyaknya dinamika yang terjadi dalam berbagai aspek di birokrasi pemerintahan.
“Tadi kita sudah bahas isu-isu strategis terkait sistem merit. Terkait itu dalam minggu ini akan kita bahas intens bersama dengan KASN,” imbuh mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Pada tahun 2018, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 40/2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Prinsip sistem merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Sistem merit menjamin terwujudnya pengelolaan ASN yang akuntabel, transparan dan kompetitif dalam setiap tahapan penerimaan, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan serta pengembangan karier ASN.
Pemerintah perlu secara konsisten memperkuat ekosistem yang ada untuk merealisasikan sistem merit secara komprehensif di seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut pun diamini oleh Ketua KASN Agus Pramusinto. “Dari KASN sangat sepakat dengan Pak Menpan bahwa banyak hal yang harus dijalankan secara efektif,” ujarnya.
Lanjutnya dikatakan, perlu adanya pengaturan-pengaturan yang lebih gamblang sehingga sistem merit bisa diterapkan secara integral di seluruh instansi pemerintah. “Perlu pengaturan-pengaturan yang lebih jelas sehingga tidak ada kebingungan di pusat maupun daerah. Kita harap dalam waktu dekat pengaturan ini bisa terselesaikan,” pungkasnya. (del/HUMAS MENPANRB)
