Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Basarnas Tahun 2024, di Kantor Basarnas, Jakarta, Senin (05/01).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong digitalisasi di lingkup Basarnas, termasuk digitalisasi dalam manajemen ASN. Menurutnya, hal ini sejalan dengan tuntutan ASN sebagai garda terdepan untuk menentukan arah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Digitalisasi manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, dan untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh,"ujarnya dalam Rapat Kerja Basarnas Tahun 2024, di Kantor Basarnas, Jakarta, Senin (05/01).
Menteri Anas menyampaikan, saat ini reformasi birokrasi kita arahkan secara double track untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak. Tujuannya adalah agar kualitas dan kapasitas birokrasi kita menjadi meningkat, karena baik dan buruknya pelayanan pemerintah ditentukan oleh kedua hal tersebut.
"Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) memiliki peran penting, menjaga keselamatan jiwa manusia, sejalan dengan tujuan RB Tematik, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik,"ungkapnya.
Menteri Anas juga meminta, Basarnas untuk mengevaluasi setiap proses bisnis pelayanan yang ada dan kemudian memangkas proses yang panjang dan berbelit. “Pangkas proses bisnis yang panjang dan berbelit. Inilah tugas pak kepala untuk melihat berapa lama setiap pelayanan diberikan Basarnas, sehingga birokrasi kita jadi lebih sederhana dan segera dirasakan masyarakat dampaknya,” ujar Menteri Anas.
Anas juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan sembilan layanan digital prioritas.
Sembilan layanan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara terpadu, layanan aparatur negara yang terintegrasi, layanan portal pelayanan publik, hingga program Satu Data Indonesia.
Dalam melakukan transformasi digital di pemerintahan, tambah Anas, Indonesia mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia, seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura. "Masalah yang mereka hadapi, lalu solusi yang dihadirkan menjadi pelajaran bagi kita," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan dan arahan Menteri PANRB beserta jajaran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pihaknya juga akan terus meningkatkan kinerja dilapangan untuk senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kusworo juga mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah mengenai pemangkasan birokrasi. Selain dapat merampingkan birokrasi juga memperlancar layanan kepada masyarakat.
"Kami di Basarnas berkomiteman akan terus meningkatkan kinerja dan akan selalu melaporkan progres pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Menteri PANRB bersama jajaran,” pungkasnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
