Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima audiensi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (24/11).
JAKARTA – Program Pembangunan nasional bukanlah upaya yang bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, termasuk media publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menilai insan media menjadi mitra penting pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan pembangunan nasional.
“Pemerintah punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan program dan kebijakan yang disusun. Karenanya media dan pers menjadi partner strategis pemerintah untuk mewadahi penyampaian informasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah di segala aspek,” ujar Anas saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, di Jakarta (24/11).
Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Lembaga penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.
“Melihat fungsi ini, TVRI bisa menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi atas kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspirasi dan gagasan dari masyarakat dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan,” tutur Anas.
Anas menyampaikan, sebagaimana mandat Presiden RI Joko Widodo, pemerintah didorong agar birokrasi berdampak. TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, selain melakukan fungsi media informasi, kedepannya diharapkan dapat meningkatkan program-program yang berdampak dan dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“TVRI selain menyiapkan berita-berita program kebijakan tapi juga bisa mendorong kepala daerah dan birokratnya agar semakin berdampak. Mudah-mudahan kedepan pekerjaan TVRI ini akan semakin hebat ditengah tantangan yang luar biasa,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo menyampaikan komitmen TVRI dalam membantu menyukseskan dan mendiseminasikan program pemerintah kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
“Dalam konteks reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, atau mendorong dibangunnya Mal Pelayanan Publik di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, kami berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam konteks ini,” pungkas Agus. (del/HUMAS MENPANRB)
