JAKARTA - Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik mendapat dukungan penuh serta perhatian Khusus dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur. Menteri Asman menyatakan bahwa ini merupakan program utama yang harus dilaksanakan di pelayanan publik.
“Saya sangat apresiasi kegiatan ini, selain untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, kita juga harus meningkatkan mutu dan kualitasnya. Saya memberikan perhatian khusus, karena ini merupakan program utama kita di pelayanan publik,” ujarnya.
Hal itu dikatakan Asman pada rapat persiapan Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik dalam mendukung program pemerintah melakukan percepatab peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (22/09).
Forum Nasional tersebut akan diselenggarakan di kota kembang, Bandung, tepatnya di Balai Asri Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) pada 26-27 Oktober dengan disertai pameran, diskusi, panel dan coaching clinic. Acara akan dibuka oleh Menteri PANRB Asman Abnur, dan akan dihadiri oleh para pejabat utama Kementerian PANRB yaitu Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa serta 50 instansi Pemerintah yang memiliki inovasi dan dipandang best practices.
Program yang akan diselenggarakan pada kegiatan tersebut nanti adalah melakukan replikasi, melihat bagaimana contoh-contoh baik inovasi yang sudah dihasilkan selama ini bisa disebarluaskan, dapat ditiru, serta dapat diimplementasikan pada unit-unit lain di seluruh Indonesia dalam rangka percepatan kualitas pelayanan publik.
”Kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik sudah dilaksanakan 3 tahun berturut-turut, kompetisi ini melahirkan banyak inovasi atau terobosan yang besar, dan inovasi tersebut bukan hanya di apresiasi oleh di dalam negeri saja tetapi di level internasional juga,” ujar Diah yang membuka rapat persiapan ini.
Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dalam prakteknya sudah dapat dilakukan replikasi di 59 Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan menjadi role model. “Apabila 59 Kabupaten/Kota sudah mengimplementasikan, maka 59 Kabupaten/Kota ini dapat menjadi semacam hak bagi penularan praktek baik di 550 kota di Indonesia, sehingga pelayanan publik dapat meningkat,” tambah Diah.
Lebih lanjut lagi, Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Muhammad Imanuddin mengatakan, tujuan dengan diadakannya pertemuan ini adalah untuk memastikan keikutsertaan serta partisipasi dari para inovator untuk ikut mengikuti forum nasional tersebut. “Forum yang bukan hanya pameran dan diskusi biasa ini adalah merupakan transfer pengetahuan antara inovator dengan teman-teman dari pemerintah daerah ataupun pusat yang memerlukan replikasi inovasi,” imbuhnya. (twi/HUMASMENPANRB)
