Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menghadiri Pekan Dharma Adhikarya yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) pada Rabu (12/10). Dalam sambutannya, menteri Asman mengapresiasi KemenkumHAM yang juga meluncurkan inovasi e-Government.
Inovasi e-Government ini awalnya dirancang oleh Kementerian PANRB dan didukung banyak kementerian atau lembaga, salah satunya adalah KemenkumHAM. Inovasi berbasis IT ini akan mempermudah cara kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjadikan semua kegiatan PNS lebih transparan serta terintegrasi dengan berbagai pihak. Dengan begitu, diharapkan ada peningkatan kinerja pada pegawai pemerintahan ini.
Menteri Asman pun berterimakasih kepada seluruh jajaran KemenkumHAM karena selalu mendukung segala terobosan yang dilakukan kementerian PANRB. “Setiap program yang dibuat Kementerian PANRB selalu didukung oleh KemenkumHAM,” ujar Menteri Asman pada sambutannya.
Dengan adanya e-Government, pelayanan kepada publik pun harus meningkat. Menteri Asman berharap tidak lagi banyak masyarakat yang komplain terhadap kinerja pemerintahan. Di era yang serba digital ini, sistem pada pemerintahan pun sudah dituntut untuk lebih modern.
“e-Government sudah menjadi tuntuan. Saya harap tidak lagi masyarakat banyak mengeluh, tidak boleh lagi terjadi banyak komplain,” imbuhnya.
Di atas podium itu pula, Menteri Asman kembali ‘memamerkan’ inovasi Mal pelayanan Publik yang baru saja diluncurkan di Jakarta. Menurutnya konsep ini adalah perkembangan pelayanan masyarakat yang sangat baik. Jika biasanya orang pergi ke mal konvensional bisa membeli segala barang kebutuhan, di Mal Pelayanan Publik ini warga bisa mengurus segala perizinan yang dibutuhkan. Misalnya mengurus perpanjangan SIM dan STNK, mutasi STNK, pembuatan paspor, surat tanah, BPJS, pajak, dan masih banyak layanan lainnya.
“Semua berbasis IT. Mau urus akta perusahaan bisa di situ, urus paspor bisa di situ,” jelasnya.
Dengan adanya inovasi segudang pelayanan dalam satu gedung ini, sebagai pemerintah, Menteri Asman menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang mudah dan birokrasi yang tidak berbelit kepada masyarakat. Sejauh ini, sudah ada beberapa Mal Pelayanan Publik yang diresmikan. Mal Pelayanan Publik yang sudah diresmikan ada di Kota Banyuwangi, Surabaya, dan DKI Jakarta. Makassar dan Batam pun akan menyusul diresmikannya mal tersebut.
Di Jakarta sendiri, ada 340 layanan dalam gedung yang terdiri dari 12 lantai itu. Lantai1-3 digunakan untuk pelayanan baik dari Pemprov DKI jakarta maupun kementerian atau lembaga. Sedangkan dari lantai 4 hingga 12 digunakan untuk back office. Terobosan yang revolusioner di bidang pelayanan ini, berguna untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat yang hendak mengurus segala bentuk perizinan. Ini adalah salah satu solusi bagi masyarakat yang selalu merasa repot ketika mengurus perizinan.
“Pelayanan publik ini model kita. Berikanlah hal yang mudah kepada masyarakat,” tegas Menteri Asman.
Lebih jauh, Menteri Asman juga berbicara tentang sistem rekurtmen PNS yang juga sudah berbasis teknologi. Dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), peserta bisa langsung melihat hasilnya karena menggunakan layar monitor real time. Apa yang dikerjakan peserta bisa dilihat hasilnya saat itu juga.
Sistem ini akan benar-benar menyaring PNS yang berkualitas. Tidak akan ada lagi kesempatan bagi para peserta yang berniat curang untuk kong kali kong dengan panitia.
Bahkan, Menteri Asman juga menegaskan, sekelas menteri sekalipun tidak bisa membantu anaknya masuk menjadi PNS. Seluruh WNI mempunyai kesempatan yang setara untuk menjadi PNS denga jalur tes tersebut. Sistem ini dinilai akan meminimalisir praktik nepotisme dalam perekrutan CPNS.
“Sudah tidak zamannya lagi pejabat membantu masuk PNS. Apakah membantu anaknya, apakah keponakannya, untuk menjadi PNS,” pungkasnya.
Setelah memberi sambutan, Menteri Asman juga berkeliling untuk melihat-lihat stan yang ada dalam pekan Dharma Adhikarya tersebut. Pada acara itu, Menteri Asman didampingi langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekjen KemenkumHAM Bambang Rantam Sariwanto, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, dan beberapa pejabat lainnya. (DON/ARL/Humas MenPANRB
