Menteri Asman saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-109 di Lapangan Kantor Kementerian PANRB, Senin (22/05).
JAKARTA - Aspek pemerataan mandapat porsi perhatian yang sangat tinggi pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagai kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk turut serta memacu pemerataan pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional.
Melalui momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-109 Tahun 2017 ini, Menteri Asman mengajak untuk mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada area perubahan akuntabilitas sebagai wujud konkret kontribusi Kementerian PANRB dalam mendukung pemerataan pembangunan Indonesia yang berkeadilan.
Dikatakan Menteri Asman, salah satu upaya penting untuk memastikan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah bagaimana mendorong akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terutama pemerintah daerah agar berbagai program pembangunan yang dilakukan berorientasi hasil, sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana mungkin pemerataan pembangunan dapat berjalan efektif seandainya akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan sebagai motor penggeraknya masih jauh dari harapan,” ujarnya saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-109 di Lapangan Kantor Kementerian PANRB, Senin (22/05).
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah saat ini masih di bawah 70, yang terdiri dari 50 kementerian/lembaga, 25 pemerintah provinsi, dan 463 pemerintah kabupaten/kota. Nilai akuntabilitas kinerja yang masih rendah tersebut berpotensi menyebabkan inefisiensi atau pemborosan anggaran sebesar 30 % dari APBN/APBD di luar belanja pegawai, atau sekitar Rp 392,87 triliun.
“Tugas kita semua untuk segera mengambil langkah taktis dan strategis guna mengatasi hal tersebut,” ujarnya pada seluruh pegawai Kementerian PANRB.
Lanjutnya dikatakan, cakupan tugas untuk membenahi akuntabilitas kinerja di puluhan kementerian/lembaga/provinsi serta ratusan kabupaten/ kota sangat luas dan berat. Namun demikian, dengan upaya kreatif dan inovatif, bukan hal yang sulit untuk melakukannya. Menurutnya, Kementerian PANRB tidak dapat lagi menggunakan cara-cara biasa (business as usual) dalam menghadapi persoalan ini. “Kita harus melakukan cara-cara yang tidak biasa untuk menjadi yang terdepan (unusual way to be number one),” jelasnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
