JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan, e-government merupakan salah satu langkah dalam program percepatan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan Birokrasi, seluruh instansi pemerintahan saat ini tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi informasi, baik dalam interaksi antar badan pemerintahan, dengan pihak eksternal dan tentunya untuk pelayanan publik.
Demikian dikatakan Menteri dalam sambutannya pada pembukaan E- Government Summit 2016, di Jakarta, Selasa, (06/09). "Namun penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini masih memiliki menghadapi tantangan tersendiri," ujarnya.
Dikatakan, masing - masing badan pemerintahan telah membangun sistem – sistem berbasis elektronik yang sudah cukup canggih, namum sistem tersebut yang belum terhubung dan terintegrasi dengan badan pemerintahan lainnya yang mengakibatkan setiap pemerintahan masih melakukan pola birokrasi lama yaitu membangun infrastruktur masing – masing, membuat dan mengelola data serta informasi masing - masing serta terjadi kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi antara badan pemerintahan satu dengan yang lainnya.
Selain itu, walaupun dunia internasional telah banyak perkembangan pesat dalam bidang E-Government, Indonesia masih memiliki masalah dalam penerapan E- government yang jika tidak segera diatasi akan menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara yaitu inefisiensi. "Permasalahan inefisiensi tersebut harus segera diatasi melalui penerapan e-Government bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang membebani perekonomian," tegas Asman.
Kementerian PAN RB mengadakan kegiatan E-Government Summit 2016 yang dihadiri oleh kementerian, lembaga, serta instansi pemerintah pusat untuk dapat segera mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.
E-Government Summit 2016 diselenggarakan untuk menindaklanjuti kerjasama antara Kementerian PANRB dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA), dengan dihadiri oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini, dan Duta Besar Republik Korea HE Mr. Cho Taiyoung. E-Government Summit 2016 ini memiliki delapan tujuan, diantaranya untuk membangun komitmen pimpinan untuk keberhasilan pelaksanaan e-Gov, untuk membangun saluran komunikasi resmi secara teratur, untuk memetakan kondisi terkini dari pelaksanaan dari pelaksanaan e-Gov tersebut sehingga memudahkan dalam merumuskan kebijakan, melihat sejauh mana pelaksanaan e-Gov yang terkait dengan best practice, untuk melihat AS-IS strategi dan roadmap e-gov dari masing-masing instansi, untuk membangun kemitraan dari pimpinan instansi sebagai wadah untuk berbagi informasi dan untuk memperkuat pemahaman mengenai e-Gov pada level pimpinan tinggi.
Selain itu, acara ini bertujuan untuk menciptakan high level networking antara instansi pemerintah sehingga tercipta media komunikasi yang baik antar instansi dalam membangun e-government.Menurut Menteri Asman dalam reformasi birokrasi, terdapat tiga sasaran yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas. “Penyelenggara administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus memanfaatkan teknologi dan komunikasi semaksimal mungkin agar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi baik kependudukan, izin-izin usaha, kepemilikan, serta urusan pemerintahan lainnya“, ujar Menteri Asman.
Ditambahkan oleh Menteri Asman, Indonesia sendiri saat ini telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan. “TIK pada sektor pemerintahan diantaranya merupakan terobosan dan inovasi yang sangat berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi ASN serta yang paling utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan lagi menemui kesulitan dalam pengurusan administrasi negara seperti perizinan dan surat-surat kependudukan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan ini disajikan paparan mengenai kebijakan E Government yang akan di implementasikan di indonesia. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini akan menyajikan paparan bertema “Peran dan Tanggung jawab Instansi Pemerintah dalam mengembangkan E Government di Indonesia”. Kemudian akan dilanjutkan oleh Prof. Dr. Eko Prasojo dengan topik bahasan mengenai “ Faktor kunci dalam kesuksesan implementasi E-Government berada pada komitmen para pemimpin di Indonesia”. Kegiatan ini juga akan diisi oleh presentasi e-govenrment dari beberapa instansi pemerintah di Indonesia, antara lain LKPP dan BKN serta dari Korea International Cooperation Agency – Indonesia (KOICA-Indonesia). (ajg/HUMAS MENPANRB)
