Menteri Asman Abnur berdialog dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, di sela acara wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018, di kantor Kementerian PANRB, Rabu (18/07)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta kepala daerah terutama yang unit kerjanya masuk TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2018, dapat menularkan inovasinya ke daerah lain. Inovasi yang dibangun tidak harus menggunakan teknologi canggih, cukup dengan terobosan yang dianggap dapat memperbaiki kualitas publik.
“Harusnya kepala daerah dapat menularkan apa yang telah mereka buat yakni dalam hal inovasi pelayanan publik. Agar apa yang sudah dibuat dapat direplikasi juga di daerah lain, sehingga keberhasilan tidak hanya diperoleh oleh daerah yang memiliki terobosan saja, namun juga daerah lainnya,” ujarnya, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (18/07).
Menteri mengatakan, masuknya sejumlah kementerian/lembaga, serta instansi pemerintah daerah dalam TOP 99 KIPP 2018 tidak mudah. Betapa tidak, dari ribuan proposal inovasi yang diajukan ke Kementerian PANRB melalui Sinovik, hanya 99 inovasi yang dapat masuk ke tahap selanjutnya, setelah melalui seleksi yang ketat dari tim evaluator yang terdiri dari para akademisi. Ketatnya seleksi ini diharapkan menjadi sebuah motivasi bagi daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta menularkan inovasi yang dibuat pada daerah lain.
Dari Top 99, diseleksi lagi menjadi Top 40 yang dilakukan melalui wawancara oleh Tip Panel Independen dan kunjungan lapangan. Proses seleksi ini juga sangat objektif, karena dilakukan oleh para pakar, praktisi, akademisi, serta dari unsur media.
Menteri Asman juga mengatakan perlunya sebuah komitmen dari para pimpinan instansi pemerintah serta kepala daerah untuk melanjutkan, bukan sekadar membuat inovasi. Selain itu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara juga harus terus didorong agar dapat terus menciptakan inovasi, bukan hanya melakukan pekerjaan rutin. Dengan demikian diharapkan kehadiran inovasi pelayanan publik dapat dirasakan masyarakat di daerah masing masing.
Pada hari ke-8 pelaksanaan wawancara TOP 99 KIPP 2018 menampilkan 10 inovator, sembilan inovasi diantaranya dari Jawa Timur. Pada sesi pertama diawali oleh inovasi Layanan Syndroma Koronaria Akut Terintegrasi (LASKAR) dari RSUD dr Iskak Pemkab Tulungagung, yang dipresentasikan oleh Bupati Tulungagung Jariyanto. Inovasi selanjutanya dibawakan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan menampilkan 3 inovasi yaitu 6 in 1 dari Dispendukcapil Pemkot Surabaya, inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemkot Surabaya, dan TAHU PANAS milik Dinas Sosial Pemkot Surabaya. Kemudian inovasi DOPARI SAKATU dari SDN 02 Mojorejo Dinas Pendidikan Pemkot Madiun yang disampaikan oleh Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto.
Pada sesi kedua, juga ada lima inovasi yang terdiri dari 4 inovasi dari Jawa Timur dan sebuah inovasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Inovasi pertama Pelayanan Terpadu Pemenuhan Hak Sipil Anak (PETERPAN) dari Dispendukcapil Pemkot Pasuruan yang dipresentasikan oleh Walikota Pasuruan Setiyono. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Probolinggo menampilkan inovasi yang berjudul Pemanfaatan Limbah Tahu sebagai Alternatif Bahan Bakar Murah dan Ramah Lingkungan (PELITA SI ABAH) yang disampaikan Sekda Kota Probolinggo Bambang Agus.
Bupati Banyuwangi Azwar Anas tak mau ketinggalan dan hadir dengan inovasi RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi dengan inovasi berjudul (Gugus Antisipasi Cegah Antrian Panjang dengan Antar Obat ke Rumah Pasien) GANCANG ARON. Inovasi ke-9 dari RSUD Ibnu Sina Pemkab Gresik dengan berjudul Pengobatan pasien TB MDR mencakup aspek Biologi, Psikologis, Sosial dan Spritual (BATAS PETIR) yang disampaikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.
Sesi wawancara hari ke-8 ditutup dengan paparan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dengan inovasi berjudul BIKIN ASIK: JAMBI TERKINI DALAM APLIKASI STATISTIK yang disampaikan oleh Kepala BPS Prov Jambi Dadang Hardiwan, didampingi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS. (byu/HUMAS MENPANRB)
