Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat memberikan orasi olmiah pada acara Wisuda Program Diploma Tiga, Program Sarjana, Magister, dan Program Doktor Universitas Gunadarma di Jakarta, Sabtu (09/12).
JAKARTA - Menghadapi berbagai tantangan global, daya saing menjadi kata kunci untuk memenangkan persaingan. Namun kesiapan sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja merupakan kunci utama.
Upaya untuk menghadapi berbagai tantangan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Harus ada keterlibatan berbagai pihak. Penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang handal menjadi tanggungjawab bersama.
“Seluruh unsur pemerintah yang terkait dengan pendidikan dan ketenagakerjaan bersama perguruan tinggi harus menyusun peta kebutuhan lapangan kerja,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat memberikan orasi olmiah pada acara Wisuda Program Diploma Tiga, Program Sarjana, Magister, dan Program Doktor Universitas Gunadarma di Jakarta, Sabtu (09/12).
Menurutnya, proses tersebut akan menghasilkan profesi apa yang dibutuhkan, dalam jumlah berapa kebutuhan tersebut diperlukan baik di sektor swasta maupun pemerintah, maupun di luar negeri, apa kompetensi spesifik yang dibutuhkan dari setiap profesi, dan informasi lainnya. Selain itu, organisasi profesi juga harus berperan dalam menyusun standar kompetensi profesi, yang akan menjadi acuan dalam membangun program-program pendidikan yang akan ditawarkan di lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
Pemerintah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan praktisi serta organisasi profesi seharusnya juga bekerja sama untuk merancang program-program pendidikan beserta kurikulumnya. “Universitas Gunadarma juga harusnya mengevaluasi kurikulum yang ada di Indonesia, apakah masih relevan atau tidak,” katanya.
Disamping itu, untuk mendorong calon-calon daya saing SDM lulusan perguruan tinggi, maka perlu juga diberikan pembekalan Bahasa Inggris sebagai salah satu kemampuan yang harus dikuasai. Setiap perguruan tinggi juga harus mampu memberikan pembekalan materi yang terkait dengan kewirausahaan. “Kemampuan seperti ini sangat penting untuk mendorong para alumni memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Di lingkungan pemerintah, juga disadari bahwa masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Untuk itu, setiap instansi pemerintah diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan melalui reformasi birokrasi, antara lain melakukan penyelarasan terhadap sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja, memperketat penggunaan anggaran sesuai kebutuhan prioritas, membangun e-performance budgeting, memperbaiki penerapan manajemen kinerja, melakukan penyederhanaan organisasi pemerintah, mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) secara terintegrasi, meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya pembenahan terus dilakukan secara bertahap. Satu-persatu permasalahan coba diselesaikan. Tantangan dan kendala tentu selalu muncul dalam upaya pembenahan tersebut. Namun, dengan kerja keras, dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan negara dan berbagai stakeholder, kendala dapat diatasi “Kita yakin semua tantangan dan kendala akan kita lalui dengan baik,” pungkasnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
