Menteri Asman berjabat tangan dengan seorang pengusaha di Batam, Jumat (10/03)
BATAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pihaknya tengah berupaya melakukan berbagai kebijakan dan inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan publik seperti diperintahkan oleh Presiden Republik Joko Widodo. Salah satu terobosan yang tengah fokus direalisasikan adalah terbentuknya mall pelayanan publik.
Saat ini terdapat tiga kota yang siap membuat mall pelayanan publik, yakni Batam, Surabaya dan DKI Jakarta. Ketiganya sudah dalam tahap pengkonsepan, dan diharapkan dalam tahun ini sudah dapat diterapkan. "Dalam tahun ini harus diterapkan di tiga kota itu, karena pelayanan publik harus memberikan kemudahan kepada rakyat. Kalau terpisah pisah sudah pasti rakyat yang direpotkan," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Jumat (10/03).
Dikatakan lebih lanjut, pembentukan mall pelayanan publik bertujuan agar segala urusan yang terkait perizinan atau pun pelayanan lain dapat berada dalam satu tempat. Dengan demikian masyarakat mudah dalam mengurus keperluan pelayanan. Disebutkan, dalam mall pelayanan publik akan diisi oleh semua jenis pelayanan, mulai dari kependudukan, pembuatan e-KTP, pertanahan, imigrasi dan lainnya.
Ia mencontohkan pengusaha di Batam dibuat resah dengan adanya tumpang tindih pelayanan antara Pemko Batam dengan BP Batam. Diharapkan dengan adanya mall pelayanan publik, para pengusaha dan investor mendapatkan kemudahan perihal perizinan, sehingga daerah tersebut dapat menjadi lebih maju lagi.
Dalam kesempatan yang sama Menko Maritim Luhut Binsar panjaitan menyatakan, persolanan dualisme yang ada di Kota Batam segera dicari solusinya, agar pelayanan menjadi lebih mudah. “Mencari solusi akan lebih baik ketimbang harus mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah. Kita semua harus cari mudah bukan malah cari susah, intinya mudah," pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
