Menteri Asman Abnur didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei, mencoba alat simulasi perahu karet di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (12/01). Didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei, Menteri Asman berkeliling lingkungan BNPB, salah satunya adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB).
Menteri tertarik dengan teknologi yang digunakan oleh BNPB dalam pemantauan bencana. Dikatakan, alat-alat yang digunakan BNPB cukup canggih karena dapat mengumpulkan data-data/informasi tentang kebencanaan, melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di berbagai wilayah selama 24 jam secara real time.
Oleh karena itu, Menteri Asman berharap juga dapat mengimplementasikannya untuk keperluan kepegawaian. Mungkin ada beberapa ilmu dan strategi yang bisa diadopsi untuk diterapkan dalam pengintegrasian data kepegawaian aparatur sipil negara (ASN). “Saya menginginkan ada data center kepegawaian yang terhubung secara online dengan BKN, K/L, dan Pemda. Jadi ada data akurat mengenai jumlah pegawai ASN, yang pensiun berapa orang, yang harus dipromosikan berapa orang, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain ke PUSDALOPS PB, Kepala BNPB juga mengajak Menteri untuk melihat diorama kebencanaan, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung, dan angin puting beliung. BNPB mengembangkan diorama kebencanaan sebagai media medukasi publik, khususnya siswa-siswi sekolah di semua tingkatan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Asman juga mengunjungi ruangan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre), yakni organisasi inter-pemerintah anggota ASEAN untuk penanggulangan bencana. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengantisipasi dan meningkatkan kesiap siagaan masyarakat terhadap bencana alam. (rr/HUMAS MENPANRB)
