Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Pengarahan dan Ramah Tamah Menteri PANRB dengan BP Batam di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (15/12).
BATAM – Tak henti-hentinya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan kepada jajaran instansi pemerintah atas arahan Presiden Joko Widodo. Kali ini, giliran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam mendapatkan arahan terkait birokrasi.
“Presiden menginginkan birokrasi harus bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak. Birokrasi tidak boleh mbulet dan tidak boleh hanya sekadar tumpukan kertas. Birokrasi juga harus lincah,” ungkap Menteri Anas dalam acara Pengarahan dan Ramah Tamah Menteri PANRB dengan BP Batam di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (15/12).
Dalam implementasi birokrasi berdampak di Kota Batam ini, Menteri Anas menyampaikan bahwa membangun daerah dengan karakter dan keunikan menjadi penting dalam mendorong perubahan untuk bergerak bersama. Paradigma ini akan menjadi nilai dan memperkuat identitas Batam yang menjadi simbol perubahan yang akan terus dilakukan, baik di hari ini maupun yang akan datang.
Untuk menjalani perubahan tersebut, skala prioritas menjadi penting untuk mengorkestrasikan pemilahan masalah untuk diselesaikan. Kini, dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam telah satu tubuh, maka ego sektoral dapat berkurang sehingga penentuan prioritas menjadi lebih mudah.
Anas menjelaskan bahwa salah satu cara untuk birokrasi berdampak adalah dengan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan. Digitalisasi menjadi kunci untuk membawa aparatur sipil negara (ASN) keluar dari rutinitas untuk menuju budaya inovasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
“BP Batam menjadi kota modern yang telah dirancang sejak lama, sehingga menurut saya digitalisasi di Kota Batam menjadi kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan. Bukan soal keren-kerenan, tapi digitalisasi ini sebagai instrumen penyelesaian masalah,” lanjut Anas.
Mantan Kepala LKPP ini mengapresiasi Kota Batam karena merupakan daerah yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) sejak awal. Anas mendorong agar MPP Kota Batam juga bisa bertransformasi menjadi MPP Digital, sebagaimana arahan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Dengan digitalisasi, maka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, murah, dan transparan.
“Kalau bisa Kota Batam menjadi pionir dalam menghadirkan MPP Digital dan menjadi proyek percontohan. Sehingga MPP Kota Batam dapat berkembang untuk menyediakan self-service, direct service, dan mobile service,” ujar pria kelahiran Banyuwangi ini.
Dirinya mengakui bahwa Kota Batam memiliki posisi yang strategis, sehingga membuat Kota Batam memiliki potensi untuk dapat berkolaborasi dengan banyak pihak untuk membuat sentra perubahan. Hal ini dapat dilakukan dengan inovasi sehingga Kota Batam dapat melahirkan terobosan dalam implementasi birokrasi berdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan bahwa BP Batam saat ini terus mengakselerasi perbaikan kualitas pelayanan publik dan juga perbaikan infrastruktur di Kota Batam. Akselerasi tersebut dilakukan dengan memangkas alur birokrasi serta pengembangan akses jalan dan konektivitas transportasi agar dapat memudahkan pertumbuhan investasi di Kota Batam.
“Hal ini berdampak pada perekonomian Kota Batam yang berkembang pesat sejak tahun 2021. Hingga triwulan III 2022, realisasi investasi di Kota Batam telah mencapai Rp8,15 triliun, dan pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2021 mencapai 4,75 persen,” pungkas Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam ini. (ald/HUMAS MENPANRB)
