Menteri PANRB Asman Abnur
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur akan menghadiri dan membuka Indonesia Smart City Forum dan Pameran mewakili Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung, Jawa Barat, Jumat (02/09). Acara ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kota cerdas atau smart city dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
“Pak Menpan dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya implementasi e-government dalam rangka akselerasi reformasi birokrasi. Smart city forum ini sangat relevan dengan komitmen tersebut, sehingga beliau memberikan perhatian serius dan akan hadir langsung,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Jakarta, Kamis (01/09).
Selain itu, lanjut Herman, forum ini merupakan sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai penguatan bagi implementasi e-government dari aspek yuridis, saat ini Kementerian PANRB sedang membahas secara intensif Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Herman menambahkan, sejalan dengan Smart City Forum, Kementerian PANRB juga tengah menginisiasi penyelenggaran e-Government Summit yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September mendatang. “Mudah-mudahan kedua event tersebut bisa terselenggara dengan baik, sehingga cita-cita bangsa kita untuk menciptakan high level networking antar instansi pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan sektor swasta dapat terwujud,” imbuh Herman.
Dalam konsep Smart City ini, kota Bandung telah memiliki sekitar 350-an aplikasi yang telah disumbangkan ke berbagai daerah seperti Pekanbaru, Lombok, dan Bangka Selatan. Contoh aplikasi yang sudah diterapkan yaitu e-budgeting yang berhasil menghemat anggaran Rp 1 triliun. Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, Pemkot Bandung kesulitan memonitor seluruh anggaran yang melibatkan 6000 kegiatan.
Dengan e-budgeting, Pemkot Bandung dengan mudah melihat setiap mata anggaran, termasuk mencoret anggaran yang tidak perlu. Keberhasilan efisiensi itu berefek langsung pada kepentingan rakyat. Jika anggaran ke masyarakat sebelumnya hanya 52 persen, dengan efisiensi berbasis e-budgeting, angkanya meningkat menjadi 61 persen. (ns/HUMAS MENPANRB)
