Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu dengan Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (13/12).
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Capaian positif ini merupakan bukti komitmen jajaran ANRI untuk terus berbenah dan menciptakan birokrasi yang lincah.
"Meski demikian kita terus mendorong ANRI untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders," ujarnya saat bertemu dengan Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (13/12).
Rini menjelaskan nilai Indeks RB ANRI pada tahun 2023 kategori A atau memuaskan. Nilai ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya serta lebih tinggi dibanding nilai rata-rata RB kementerian/lembaga.
Tidak hanya dari sisi RB, ANRI juga dinilai sukses mendorong akuntabilitas kinerja yang terus mengalami perkembangan positif. Pada tahun 2023, nilai SAKIP ANRI berada pada kategori B.
Sementara itu, Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto mengapresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Menteri PANRB dalam pengembangan dan penguatan ANRI. Dirinya optimistis bahwa ANRI yang ia pimpin dapat terus menunjukkan peningkatan kinerja kedepannya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar semua dapat berkolaborasi untuk mewujudkan tiga program arsip, yakni program tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa.
"Penyelenggaraan kearsipan harus berdampak untuk masyarakat dan dapat menjadi enabler untuk mewujudkan good and clean government, karena arsip menjadi bukti akuntabilitas dan rujukan kerja organisasi," tuturnya.
Imam juga menambahkan, keberhasilan ANRI salah satu wujudnya SPBE, yakni Program SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Program tersebut menurutnya telah menghemat anggaran negara hingga Rp3,19 triliun.
“SRIKANDI berhasil mendukung efisiensi birokrasi dalam melindungi arsip sebagai memori kolektif bangsa,” jelasnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
