Suasana pertemuan dengan Minister of Digital Transformation/Minister for Administrative Affairs of Japan, di Tokyo, Jumat (01/12).
TOKYO – Transformasi digital dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui integrasi dan keterpaduan layanan digital terus diakselerasi oleh pemerintah Indonesia demi mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, murah, dan sederhana. Untuk mempercepat terwujudnya SPBE tersebut, Kementerian PANRB mempelajari praktik baik penerapan digitalisasi di berbagai negara, salah satunya di Jepang.
Dalam kunjungannya ke Jepang, Jumat (01/12), Kementerian PANRB mempelajari transformasi digital yang dijalankan oleh Digital Agency Jepang. Digital Agency Jepang bertanggung jawab atas bidang digital dengan tujuan mempromosikan ICT dan DX (transformasi digital) pemerintah pusat dan daerah. Beberapa program yang dikelola oleh Badan Digital Jepang diantaranya Portal e-Gov dan My Number yang saat ini sudah memiliki Mynaportal untuk layanan administrasi online melalui smartphone.
“Kami senang dapat berdiskusi dan mendapatkan wawasan terkait dengan bagaimana khususnya implementasi transformasi digital dan pelaksanaan program review. Sebagaimana kami ketahui bahwa Jepang memiliki banyak praktik baik yang dapat kami pelajari dan menjadi inspirasi bagi kami di Indonesia,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat bertemu dengan Menteri Transformasi Digital Jepang Taro Kono di Kantor Digital Agency Tokyo, Jepang.
Anas mengatakan transformasi digital bukan hanya aspek aplikasi & teknologi semata, tetapi merupakan political will dan kolaborasi yang harus diwujudkan bersama untuk meningkatkan layanan publik, efisiensi birokrasi serta partisipasi masyarakat. “Saya yakin pengalaman Jepang akan memberikan wawasan berharga bagi kita semua dalam mendorong transformasi digital di negara kita masing-masing, terutama untuk membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu berorientasi kebutuhan masyarakat (Citizen Centric) dan bagaimana strategi pemerintah Jepang dalam percepatan transformasi digital terpadu,” ujar Anas.
Menurutnya, pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk melakukan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. “Saat ini kami sedang menyiapkan regulasi penting untuk menjawab berbagai isu krusial dalam penerapan transformasi digital, terutama strategi penerapan secara terpusat melalui GovTech, khusus dalam pembangunan layanan digital terpadu,” jelasnya.
Perubahan masif dan mendasar adalah akan hadirnya GovTech untuk dapat memastikan kualitas standardisasi pada aplikasi prioritas, sekaligus secara sistematis mendorong integrasi dan interoperabilitas dengan berorientasi pada kebutuhan pengguna (citizen centric). Kementerian PANRB saat ini fokus pada 9 Layanan Prioritas, perampingan aplikasi dan konsolidasi pengembangan.
“Sembilan Layanan Prioritas yang sedang kita semakin dorong keterpaduannya adalah identitas digital dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, portal administrasi pemerintah, layanan kepolisian, layanan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan,” kata Anas.
Melalui pertemuan tersebut, Anas menyampaikan ingin lebih menggali tentang evaluasi program publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang. Menurutnya, evaluasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa program-program pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sistem evaluasi yang efektif memungkinkan pemerintah untuk mengukur dampak kebijakan, mengidentifikasi keberhasilan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
“Kami berharap dapat belajar dari pengalaman Jepang dalam merancang dan melaksanakan evaluasi program publik yang efektif. Kami juga berharap dalam pertemuan ini dapat mempererat kerja sama yang erat dan saling mendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif demi kesejahteraan masyarakat kita,” tambahnya.
Sementara itu Minister for Digital Transformation/Minister for Administrative Affairs Jepang Taro Kono menyampaikan bahwa proses transformasi digital juga sedang terus dilakukan di Jepang dan membutuhkan perencanaan yang baik. Dalam pelaksanaan transformasi digital, Pemerintah Jepang juga menghadapi tantangan yg tidak mudah. Konsistensi terhadap pelaksanaan strategi dan komitmen pemimpin yang kuat harus dilakukan untuk mencapai transformasi digital tersebut.
"Kita berharap bahwa kita bisa saling bertukar pengalaman dan melakukan kerja sama yang konkret kedepan diantara penguatan program evaluasi di daerah. Saya semoga berkesempatan hadir untuk menyaksikan keberhasilannya (di Indonesia)," pungkasnya. (kar/HUMAS MENPANRB)
