Suasana rapat pembahasan percepatan layanan Digital Payment pemerintah, di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (03/01).
JAKARTA – Portal Nasional yang sedang dimatangkan pemerintah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan. Salah satu yang menjadi fokus adalah digital payment, yang memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak melalui platform pembayaran digital.
“Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita dalam mempermudah masyarakat terutama terkait pembayaran digital,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (03/01).
Portal ini memiliki tiga fokus utama, yakni identitas digital, data exchange, serta digital payment. Dalam hal ini, Kemenkeu turut serta dalam mendukung pematangan digital payment. Menteri Anas menjelaskan, Digital Payment menjadi bagian dari Digital Public Infrastructure, yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintah.
Tentu Kemenkeu tidak sendirian dalam inisiatif strategis bidang perekonomian ini. Instansi lain yang terkait adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Kedepannya, masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan lain sebagainya dilakukan dalam satu platform dan terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital. “Target jangka menengahnya adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,” ujar Menteri Anas.
Menteri Keuangan akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan baik nasional dan internasional.
Empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah telah disiapkan. Pertama adalah satukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur. Kedua, adalah percepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas. Langkah ketiga adalah bangun dan perkuat GovTech Indonesia. Serta, fokus kepada kemudahan layanan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini. “Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,” tegas Sri Mulyani. (don/HUMAS MENPANRB)
