Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto di Kantor Kementerian PANRB, Senin (1/12/2025).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan dukungan terhadap Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Hal ini disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto di Kantor Kementerian PANRB, Senin (1/12/2025).
Menteri Rini mengatakan dukungan yang dilakukan Kementerian PANRB dalam P4GN adalah penguatan kelembagaan dan pendampingan penguatan sistem proses bisnis BNN dari pusat hingga ke daerah. “Penyebaran narkotika sudah sampai ke desa, saya harap kita tidak hanya terlalu fokus pada kelembagaan. Namun bagaimana membangun proses bisnis organisasi dan pola komunikasi antara BNN pusat hingga ke daerah untuk program P4GN,” kata Menteri Rini.
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Narkotika mengatur secara eksplisit tugas BNN yang mencakup tiga peran strategis. Peran tersebut yaitu pelaksanaan upaya preventif, represif, dan koordinasi lintas Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan upaya preventif dapat dilakukan melalui penyuluham edukasi, dan pencegahan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Pelaksanaan upaya represif dilakukan melalui penindakan penyalahgunaan narkotika serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sedangkan koordinasi lintas Instansi Pemerintah, dilakukan dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat Kabupaten/Kota.
Rini berharap dalam program P4GN, BNN dapat memperkuat sistem dan arsitektur digitalisasinya. Mengingat saat ini peredaran narkotika juga telah dilakukan secara online. “Fokus kita bukan cuma kelembagaan, namun juga memperkuat sistem untuk pemberantasan narkotika ini. Kami siap men-support dan mendampingi bersama unit Deputi Transformasi Digital Pemerintah yang ada di Kementerian PANRB,” tambah Menteri Rini.
Sementara itu Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengapresiasi atas dukungan Menteri PANRB terhadap penguatan kelembagaan dan sistem proses bisnis di lingkup BNN. Penguatan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah memprihatinkan. Dari data BNN yang diterbitkan pada Desember 2024, kasus penyalahgunaan narkotika pada 2023 mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia.
“Dalam P4GN, BNN tidak hanya melakukan penindakan saja, tapi juga rehabilitasi, pencegahan, dan pemberantasan. Saat ini rehabilitasi menjadi atensi Presiden Prabowo,” ungkap Kepala BNN RI.
Menurutnya, saat ini BNN terus mengglorifikasi bahwa para pengguna adalah korban dan harus mendapat rehabilitasi. Namun demikian, rehabilitasi mendapatkan stigma negatif bagi sebagian masyarakat. ”Kami sudah memberikan pengertian dan penjelasan agar stigma itu hilang. Harus kita rehabilitasi, bukan kita stigma negatif sebagai aib. Dengan ini, kita berharap antusiasme masyarakat untuk melakukan rehab semakin tinggi,” tambahnya. (HUMAS MENPANRB)
