Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menerima audiensi Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto, di Jakarta, Kamis (01/02)
JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berperan penting tidak hanya bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan, tetapi juga bagi anggota Polri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung penguatan kelembagaan Kompolnas, terutama digitalisasi dalam menerima pengaduan.
Hal itu diungkapkan Menteri Anas usai pertemuannya dengan Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto, di Jakarta, Kamis (01/02). Menteri Anas memberi saran Kompolnas bisa menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N-LAPOR! dalam menampung aduan masyarakat.
“Mudah-mudahan kedepan Kompolnas bisa lebih berdampak termasuk mengintegrasikan banyaknya keluhan dan pengaduan ke Kompolnas yang bisa diintegrasikan,” ujar Menteri Anas.
Pengintegrasian layanan memang belakangan ini sering digaungkan Menteri Anas. Aduan Masyarakat terkait kepolisian bisa disampaikan melalui aplikasi LAPOR!. Keterpaduan kanal aduan tersebut merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi.
Sebagai lembaga non-struktural, Kompolnas melaksanakan tugas dan wewenang yang berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Menteri Anas pun menyampaikan konsep birokrasi berdampak pada jajaran Kompolnas. Dari sisi tugas dan fungsinya, dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait keberadaan Kompolnas adalah melalui mudahnya pengaduan yang disampaikan, serta tindak lanjut atas aduan tersebut.
Digitalisasi pengaduan tentu suatu keharusan. Menteri Anas menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mempercepat portal nasional pelayanan publik. Nantinya, seluruh jenis layanan pemerintah bisa terintegrasi dengan portal tersebut.
Layanan Polri menjadi salah satu jenis layanan yang menjadi prioritas yang akan masuk dalam portal tersebut, serta menjadi layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tentu untuk memastikan layanan Polri terus meningkat, Kompolnas memiliki peran penting. “Kompolnas bisa diharapkan menjadi salah satu solusi. Dan hari ini Kompolnas datang ingin ada beberapa hal yang disampaikan terkait penguatan kelembagaan supaya perannya kedepan bisa lebih optimal,” ujar Menteri Anas.
Kompolnas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Salah satu wewenangnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data sebagai saran kepada Presiden terkait arah kebijakan Korps Tri Brata.
Sebagai pengawas eksternal Polri, Kompolnas juga berwenang menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 17/2011 tentang Kompolnas, Kompolnas dapat meminta atau bersama Polri menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat.
Pada kesempatan itu Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto menyampaikan terima kasih atas masukan dan pembelajaran yang diberikan Kementerian PANRB. Menurutnya, penguatan kelembagaan Kompolnas diperlukan atas dasar tuntutan zaman dan harapan masyarakat atas kinerja Polri yang semakin tinggi.
“Kompolnas harus menyesuaikan agar pelayanannya bisa secara optimal dalam merespons keluhan masyarakat. Kemudian juga bagaimana optimalisasi dalam melakukan pengawasan selaku pengawasan eksternal dari Polri,” ungkap Benny. (don/HUMAS MENPANRB)
