Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (26/03/2025).
JAKARTA – Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pilar utama reformasi birokrasi untuk menghadapi tuntutan pelayanan publik yang kompleks melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut dapat terwujud salah satunya melalui penguatan kemitraan dengan lembaga sertifikasi dan komunitas professional.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi ASN agar terjadi pertukaran wawasan serta penerapan praktik terbaik di lingkungan ASN.
“Dalam penguatan kebijakan grand design Manajemen ASN, kami perlu insight dari stakeholder lintas sektor, khususnya pada salah satu aspek penting yaitu peningatan kompetensi dan proses pendampingan harus inline dengan yang kita siapkan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (26/03/2025).
Sistem Pembelajaran ASN dirancang sebagai proses yang terpadu dengan pekerjaan sehingga memungkinkan pembelajaran terjadi secara langsung dalam praktik kerja dalam keseharian. Selain itu, sistem ini terhubung dengan berbagai komponen Manajemen ASN, seperti pengelolaan talenta dan pengembangan karier sehingga pembelajaran menjadi bagian penting dalam peningkatan kapasitas pegawai.
Platform SmartASN yang merupakan bagian dari Portal Administrasi Pemerintahan (INAgov), telah mengintegrasikan pembelajaran ASN yang menghubungkan berbagai metode, seperti learning with work, integrasi dengan Human Capital System, hingga pemanfaatan sumber daya lintas instansi. “Kita akan amplifikasi ini bahwa ASN punya platform pembelajaran, ini adalah satu upaya kami. Ini adalah salah satu contoh publik dengan civil society bekerja sama,” terang Rini.
Layanan INAgov dibangun oleh INA DIGITAL sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia. Layanan tersebut mengoptimalkan pengelolaan ASN dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi kinerja melalui fitur monitoring layanan, pengembangan kompetensi, atur Sasaran Kinerja Pegawai, serta fitur lainnya.
Co-founder & Advisor CIPG Yanuar Nugroho dalam kesempatan tersebut menjelaskan bagaimana publik dan civil society dapat berkolaborasi untuk mendorong kebijakan dan implementasi pembangunan berkelanjutan. “Ini adalah spin off dari open government partnership, kemitraan dapat dilakukan dengan para ASN di sejumlah kementerian strategis dan komponen masyarakat sipil,” ungkapnya.
Open Government Partnership adalah inisiatif untuk mendorong pemerintah yang terbuka dan partisipatif. Upaya keterbukaan pemerintah dilaksanakan melalui proses ko-kreasi yang mengolaborasikan elemen pemerintah dan elemen non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan.
Pembelajaran yang ingin dicapai berfokus pada leadership, capacity building, dan perbaikan policy making. Kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain mempertemukan ASN dan elemen non-pemerintah dengan mentor yang berpengalaman, pelatihan lanjutan untuk mengasah soft skill, hingga menjangkau berbagai kanal publikasi untuk menginspirasi masyarakat luas.
Sebagai informasi, CIPG adalah wadah pemikir kebijakan yang bertujuan menjadi rujukan dalam bidang inovasi, kebijakan, dan tata kelola. Aktivitas CIPG berpusat pada penelitian, konsultansi, advokasi, dan peningkatan kapasitas melalui proses analisis yang ketat berdasarkan bukti dan data. Fokus kajian dan minat CIPG mencakup dinamika pengetahuan dan inovasi, hingga informasi dan perubahan sosial.
Yanuar juga menekankan bahwa konsep yang ditawarkan tersebut perlu diselaraskan dengan grand design Manajemen ASN. “Mari fokuskan dalam lima tahun kedepan bisa muncul pemimpin muda di pemerintah dan masyarakat sipil yang bisa bekerja sama dengan lebih bermakna,” pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)
