Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester II, di The Kaldera Nomadic Escape, Kab. Toba, Sumatra Utara, Rabu (21/12).
KAB. TOBA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan dukungannya untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI) untuk membangkitkan sektor pariwisata nasional setelah dua tahun terkena dampak pandemi Covid-19.
Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester II, di The Kaldera Nomadic Escape, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Rabu (21/12).
“Kami siapkan evaluasi dan penguatan program Bangga Buatan Indonesia termasuk di dalamnya terkait UMKM dan pariwisata. Kementerian PANRB memperkuat kelembagaan serta mengevaluasi tata kelola birokrasi agar keseluruhan program terkait bisa berdampak optimal untuk pemulihan sektor pariwisata dan dapat melipatgandakan belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga serta pemda,” ujar Anas.
Anas mengatakan penguatan sektor pariwisata dan UMKM selaras dengan program reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan yang sedang digeber Kementerian PANRB. Sesuai target Menparekraf Sandiaga Uno, diharapkan ada 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara pada 2023, yang tentunya bisa menggerakkan perekonomian lokal yang berujung pada penurunan kemiskinan.
“Jadi Pak Menko Luhut Pandjaitan dan Pak Menparekraf Sandiaga sudah siapkan beragam program berbasis atraksi destinasi pariwisata. Kementerian PANRB memperkuat kelembagaan dan tata kelola birokrasinya,” ujar mantan Bupati Banyuwangi itu.
Menteri Azwar Anas berharap pariwisata dapat menjadi proyek perubahan di lingkungan birokrasi. Proyek perubahan di lingkungan birokrasi dikenal sebagai program calon pemimpin yang mengimplementasikan gagasan menjadi inovasi yang terlembaga.
“Jadi di masing-masing daerah kita dorong ada proyek perubahan berbasis pariwisata, sehingga muncul banyak inovasi pemerintahan berbasis pariwisata. Kita akan beri atensi khusus karena ini berdampak langsung ke ekonomi rakyat,” beber Anas.
Mantan Kepala LKPP tersebut menambahkan, selaras dengan program pariwisata nasional, Kementerian PANRB juga mendorong penguatan industri dan UMKM produsen produk dalam negeri.
“Indikator belanja produk dalam negeri, termasuk di dalamnya alokasi anggaran 40 persen untuk belanja UMK-Koperasi, secara resmi pada 2023 dimasukkan dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang setiap tahun dilakukan Kementerian PANRB terhadap kementerian, lembaga, dan pemda,” jelas Anas.
"Kita sudah layangkan surat kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengutamakan produk dalam negeri dan produk UMK dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden No 2/2022," tandas Anas.(HUMAS MENPANRB)
