Menteri PANRB Rini Widyantini saat memberikan keynote speech pada Seminar Kebebasan Financial melalui Entrepeneur dan Bisnis yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjajaran (UNPAD), di Bandung, Sabtu (24/1/2026).
BANDUNG - Masa purna bakti tidak semata menjadi penutup karier, melainkan fase peralihan peran yang perlu disiapkan secara lebih terencana. Tanpa kesiapan yang memadai, fase ini justru berpotensi menimbulkan tantangan kesejahteraan dan sosial.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa dalam menempuh karier, seorang pegawai cenderung lebih sering berbicara perjalanan awal karier tentang CPNS, pengangkatan, dan promosi jabatan.
“Tapi lebih jarang kita berbicara dengan serius tentang satu fase yang pasti dialami semua pegawai, yakni masa purna bakti. Padahal bagi banyak pegawai, purna bakti bukan berarti berhenti berkarya,” kata Menteri Rini saat menjadi keynote speech pada Seminar Kebebasan Financial Melalui Entrepreneur dan Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung, Sabtu (24/1/2026).
Menteri Rini menyampaikan bahwa masa purna bakti memang sering digambarkan sebagai masa yang tricky. Hal tersebut dikarenakan adanya tantangan tidak sederhana, dan tidak selalu terlihat di permukaan.
Masa purna bakti tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tetapi juga pada kesehatan mental, relasi sosial, dan rasa kebermaknaan hidup. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketidaksiapan non-finansial dalam transisi pensiun berkontribusi pada menurunnya kesejahteraan dan partisipasi sosial di usia lanjut.
“Artinya, meskipun kebutuhan finansial relatif tercukupi, tanpa kesiapan mental dan sosial, fase ini tetap bisa terasa berat,” jelasnya.
Individu yang mengalami kehilangan peran dan rutinitas kerja tanpa transisi yang baik cenderung mengalami penurunan well-being dan kepuasan hidup. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka belum memiliki ruang peran pengganti yang jelas. “Inilah sebabnya, purna bakti tidak cukup dipahami sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi sebagai fase kehidupan yang perlu disiapkan secara lebih menyeluruh,” ujarnya.
Saat ini, jumlah ASN di Indonesia mencapai lebih dari 6,5 juta orang dan tersebar pada berbagai tahapan usia. Mulai dari usia produktif hingga pra-purna bakti. Dan dari jumlah ini, sekitar 13 persen ASN atau lebih dari 800 ribu orang, akan memasuki masa purna bakti dalam lima tahun ke depan.
Secara nasional, kondisi ini sejalan dengan dinamika demografi kita yang bergerak menuju ageing population. Dalam konteks pengelolaan SDM, angka ini tentu mencerminkan tantangan yang tidak kecil, khususnya terkait keberlanjutan kapasitas SDM ASN dan kesejahteraan ASN pasca purna bakti.
Namun pada saat yang sama, angka ini juga menunjukkan potensi yang besar. Banyak ASN memasuki masa purna bakti dalam kondisi masih produktif, berpengalaman, dan memiliki jejaring yang kuat.
“Jika potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka purna bakti ASN tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga dapat berkontribusi pada penguatan aktivitas ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan,” katanya.
Menteri Rini menambahkan bahwa semasa aktif, ASN ditempa melalui berbagai pengembangan kompetensi. Kinerjanya dikelola secara berkelanjutan, dan pengalaman puluhan tahun telah membentuk pengetahuan, kebijaksanaan, serta kemampuan manajerial yang matang.
“Karena itu, ketika memasuki masa purna tugas, pengalaman tersebut tidak berhenti begitu saja. Saya berharap justru bertransformasi menjadi aset sosial dan ekonomi yang dapat terus memberi nilai tambah bagi masyarakat,” tambahnya. (kar/HUMAS MENPANRB)
