Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Open Government Partnership (OGP) Ministerial Steering Committee Meeting, di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, pada Selasa (7/10/2025).
VITORIA-GASTEIZ – Pemerintahan terbuka atau open government bukan hanya sekedar prinsip sebuah negara, namun menjadi alat praktis untuk memperkuat demokrasi dan membangun ketahanan masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Open Government Partnership (OGP) Ministerial Steering Committee Meeting, di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, pada Selasa (7/10/2025).
“Terdapat tiga hasil utama yang menonjol dari pengalaman pemerintahan terbuka Indonesia selama 15 tahun terakhir. Pertama adalah transparansi dan partisipasi, melalui sistem penanganan pengaduan masyarakat yang kami beri nama SP4 Lapor,” katanya.
Platform tersebut kini telah menghubungkan setidaknya 34 kementerian, 69 lembaga, dan hampir 600 pemerintah daerah. S4P Lapor ini memproses laporan warga setiap hari, serta berfungsi sebagai saluran akuntabilitas secara langsung (real-time), yang mendorong peningkatan pelayanan publik.
Kemudian yang kedua adalah inklusivitas, dimana melalui komitmen pemerintahan terbuka yang diciptakan bersama, terdapat lebih dari 690 organisasi bantuan hukum yang telah membantu hampir 95.000 warga berpenghasilan rendah. Hal tersebut menunjukkan bagaimana keterbukaan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi mereka yang paling rentan di masyarakat.
Hasil yang ketiga adalah akuntabilitas. Melalui reformasi e-procurement terbuka, pemerintah Indonesia telah melibatkan lebih dari 400.000 bisnis dalam proses tender yang adil dan transparan, dimana 41 persen diantaranya adalah usaha kecil. Langkah kedepan pihaknya akan semakin memperkuat transparansi seputar kepemilikan manfaat.
Menteri Rini menjelaskan jika salah satu faktor penentu keberhasilan reformasi ini adalah ko-kreasi. Pada Indonesia, hal tersebut dilembagakan melalui peraturan menteri, yang menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil dalam mekanisme pengarah terpadu yang selaras dengan rencana pembangunan nasional, yang didukung di tingkat nasional dan daerah.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pengalaman Indonesia membuktikan bahwa pemerintahan terbuka bekerja paling baik apabila dilembagakan, diciptakan bersama, dan tertanam kuat dalam prioritas nasional.
“Komitmen kami hari ini adalah untuk lebih memperkuat fondasi ini dengan mengembangkan kerangka hukum yang kuat, memperdalam kolaborasi, dan memastikan keterbukaan terus memberikan hasil nyata bagi warga negara kami,” pungkasnya (byu/HUMAS MENPANRB)
