Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Government at a Glance Southeast Asia 2025, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
JAKARTA – Government at a Glance Southeast Asia 2025 yang digagas oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah wadah untuk memahami bagaimana Asia Tenggara memodernisasi layanan publik di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Reformasi birokrasi menjadi jalan untuk meningkatkan kepercayaan, daya saing, dan penyampaian layanan pemerintah yang efektif.
"Agenda reformasi Indonesia berlandaskan pada kerangka kerja yang jelas dan selaras dengan prinsip-prinsip OECD yaitu berfokus pada layanan yang berpusat pada manusia, integritas publik, dan pemerintahan digital," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Government at a Glance Southeast Asia 2025, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Setelah lebih dari satu dekade, hasil reformasi yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia telah membuahkan hasil yang positif. Lebih dari 55.000 posisi administratif berubah menjadi fungsional dan peringkat E-Government Indonesia melonjak dari peringkat 167 hingga 64. Dari sisi fiskal, reformasi akuntabilitas membantu mencegah potensi inefisiensi yang berjumlah lebih dari 128 Triliun.
Inovasi layanan terpadu kepada masyarakat melalui 296 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan layanan digital melalui portal terpadu MPP Digital yang diadopsi 199 daerah telah tersebar di seluruh negeri. Perkembangan tersebut mengurangi kerumitan administrasi, mempersingkat waktu tunggu, dan menjadikan pemerintah hadir dan dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan agenda jangka panjang untuk arah birokrasi mendatang. "Visi untuk tahun 2045 adalah membangun birokrasi yang mampu memberikan layanan publik yang berorientasi pada 'kehidupan manusia' atau layanan yang menyelesaikan masalah masyarakat di setiap tahap kehidupan," imbuhnya.
Semua inisiatif tersebut juga terefleksikan di capaian Indonesia di laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025. Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan baik di bidang pemerintah digital, integritas publik, maupun data, bahkan menjadi salah satu yang terdepan di ASEAN.
Meski begitu, Rini kemudian menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh cepat puas karena masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Laporan ini bukan hanya sekedar sebagai sebagai sumber perspektif yang berkelanjutan, melainkan menjadi panduan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan terus bergerak maju untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, lebih responsif, dan benar-benar berpusat pada masyarakat.
OECD Deputy Secretary-General František Ružička menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk memperdalam pengetahuan, perbandingan atar negara dan saling belajar sektor pemerintahan di Asia- Pasifik agar dapat mengetahui posisi masing-masing dan mencari peluang perubahan.
"OECD mendukung kebijakan berdasarkan bukti, mendukung potensi dan masa depan yang berkelanjutan, memperkuat kerja sama, dan berbagi pengalaman yang kita lakukan," jelasnya.
Ružička menjelaskan bahwa laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025 memperkuat global expertise OECD dalam standar pengelolaan publik dan memperkuat tata kelola agar dapat memproduksi analisis dan dukungan, khususnya untuk negara-negara asia yang kini dalam proses aksesi OECD seperti Indonesia. Selain itu, laporan yang merupakan hasil kerja sama OECD dengan Asian Development Bank (ADB) ini juga menjadi katalis pembelajaran dialog antar negara dan peluang kerja sama baru.
Sebagai informasi, ADB merupakan bank pembangunan multilateral terkemuka yang mendukung pertumbuhan inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik. Bekerja sama dengan para anggota dan mitranya untuk mengatasi tantangan yang kompleks secara bersama-sama, ADB memanfaatkan perangkat keuangan yang inovatif dan kemitraan strategis untuk mengubah kehidupan, membangun infrastruktur yang berkualitas, dan melindungi bumi kita. Didirikan pada 1966, ADB beranggotakan 69 negara-50 di antaranya berasal dari kawasan Asia dan Pasifik.
Disampaikan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa saat ini Asia Tenggara berada dalam jalur yang benar, meskipun ada tantangan fiskal dan demografi, namun komitmen tata kelola yang kuat bisa menanggulangi hal tersebut. "OECD mendorong transparansi dan pengawasan dalam tata kelola untuk memastikan sumber daya publik digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab," imbuhnya.
Selaras dengan Ružička, ADB Vice President (Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik) Scott Morris dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya kemajuan di Asia Tenggara dalam membangun tata kelola yang tangguh, transparan, dan berorientasi pada warga. Ia menekankan tiga aspek yang perlu dikembangkan dalam tata kelola. "Keberlanjutan fiskal, inovasi digital, dan kepercayaan publik berjalan beriringan dalam area tersebut," pungkasnya. (clr/HUMAS MENPANRB)
