Menteri PANRB menyerahkan penghargaan kepada salah satu penerima predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih melayani (WBBM) dalam rangkaian peringatan hari anti korupsi internasional (HAKI) 2016 di Pekanbaru, Riau, Sabtu (10/12).
PEKANBARU - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan kepada 19 unit kerja pelayanan publik yang dengan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih melayani (WBBM). Hasil itu diperoleh dari evaluasi yang dilakukan terhadap 223 unit kerja pada 175 K/L, 18 provinsi, 30 Kabupaten/Kota yang mengusulkan setelah mereka mencanangkan dan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Penyerahan penghargaan kali ini dilakukan oleh Menteri PANRB Asman Abnur, dalam rangkaian peringatan hari anti korupsi internasional (HAKI) 2016 di Pekanbaru, Riau, Sabtu (10/12). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap upaya dan konitmen yang kuat setiap instansi pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi di instansinya terutama melalui pencegahan. "Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjadi salah satu alat pemicu bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan," ujar Menteri Asman.
Pemberian penghargaan atas predikat WBK/WBBM merupakan tindak lanjut instansi pemerintah yang telah mencanangkan zona integritas (ZI) untuk mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019, serta Program Nawacita.
Dputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) M. Yusuf Atehenambahkan, melalui pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik, program reformasi birokrasi akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. "Dengan demikian, sasaran strategis pemerintah yang menjadi prioritas dalan pembangunan nasional akan terwujud," imbuh Ateh. (HUMAS MENPANRB)
Berikut daftar unit kerja pelayanan penerima penghargaan:
WBK:
1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kuningan
2. Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A, Pasuruan
3. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan
4. Badan Pemeriksa Keuangan D.I. Yogyakarta
5. Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok
7. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
8. Kepolisian Resor Kabupaten Gresik
9. Kepolisian Resor Sidoarjo
10. Kepolisian Resor Kabupaten Jember
11. Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta, Kementerian Perindustrian
12. Kantor SAR Surabaya
13. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi
14. Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
16. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
17. RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
WBBM:
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura
