Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi
BANDA ACEH – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan birokrasi di wilayah Aceh untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dapat dilakukan dalam agenda kegiatan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara di daerah (Forkompanda).
"Harapan saya setelah rapat ini, seluruh instansi yang mengikuti Forkompanda ini dapat menyesuaikan program/kegiatan di bidang PANRB sehingga sejalan dengan kebijakan strategis. Para Deputi Kementerian PANRB akan membeberkan secara lengkap kebijakan-kebijakan tersebut," kata Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat membukan Forkonpanda di Provinsi Aceh, Senin (21/3).
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Dermawan, para bupati, walikota, serta jajaran SKPD di Provinsi Aceh. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan langkah terhadap berbagai kebijakan strategis di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sesuai dengan dinamika isu-isu strategis yang berkembang. Penyelenggarakan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Forkompanda) dapat menjadi ajang pertukaran informasi bagi masing-masing pemda.
Yuddy mengungkapkan, dari sisi efisiensi, kegiatan ini jauh lebih efisien. Karena kepala daerah dapat mendiskusikan berbagai hal terkait dengan masalah kepegawaian, kelembagaan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang ada di daerah kepada para deputi.
Menteri mengapresiasi penyelenggaraan rakor ini dengan memanfaatkan sarana-sarana yang dimiliki pemerintah. Menurutnya, walaupun Kementerian PANRB dan Pemprov Aceh memiliki dana untuk melaksanakan kegiatan ini di hotel, tapi selama ada gedung pemerintah maka bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan tugas-tugas. "Semoga kegiatan ini bisa menjadi role model kepala daerah kalau turun ke bawah tidak ego sektoral. Kita miliki rakyat yang sama. Untuk itu, pentingnya kerjasama, bangun sinergi antar instansi pemerintah," kata Yuddy.
Yuddy juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur, para Bupati dan Walikota se wilayah Aceh yang telah bekerja keras dalam menerapkan program PANRB. Salah satunya, Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan pengakuan internasional, yaitu sebagai Juara 2 United Nations Public Service Awards (UNPSA) atas inovasi pelayanan publik pada tahun 2015.
Diungkapkan juga, dari hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 terdapat 7 kabupaten dan kota yang memperoleh predikat CC, sedangkan sisanya sebanyak 16 kabupaten/kota memperoleh predikat C. Di pihak lain, berdasarkan data APBD Tahun 2015, terdapat 10 kabupaten/kota yang proporsi belanja pegawainya di atas 50% dari total APBD. Proporsi ini tentu tidak sehat jika dikaitkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Menteri, salah satu penyebab belum baiknya kinerja birokrasi kita adalah faktor kelembagaan yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dan karakter daerah. “Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara sekalian untuk segera melakukan audit organisasi," kata Yuddy, seraya menambahkan agar Pemerintah Aceh meningkatkan supervisi sehingga ada kesetaraan standar pengelolaan pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, ke depan Pemprov Aceh akan lebih proaktif dalam melakukan komunikasi dengan Kementerian PANRB. "Kami juga akan membenahi hal-hal yang dianggap kurang. Tapi intinya kami akan terus intensif menjalin komunikasi dengan Kemenpan untuk meningkatkan laporan akuntabilitas kinerja," kata Zaini. (ns/HUMAS MENPANRB)
