Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat blusukan di RSUD Kabupaten Batang, Rabu (06/04)
BATANG - Pemerintah harus mengutamakan pelayanan publik, pastikan masyarakat merasakan kehadiran negara. Rakyat ingin melihat apa yang bisa mereka dapat terima, pastikan semua pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat, apakah akta kelahiran, KTP, pelayanan kesehatan, pendidikan maupun ijin usaha, harus optimal.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, pada acara pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Jawa Tengah, Rabu (06/04). "Perlakukan dan layani rakyat dengan sebaik-baiknya," tegas Yuddy dihadapan Bupati Batang yang didampingi unsur forum komunikasi pimpinan daerah, serta Pimpinan SKPD, Camat dan sekira 300 orang ASN Kabupaten Batang.
Sejauhmana masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah daerah, harus menjadi perhatian bersama, kata Yuddy. Hasilnya harus terukur. Kalau dulu Puskesmas antriannya panjang serta yang sakitnya banyak, sekarang antriannya harus berkurang serta masyarakat yang sakitnya berkurang.
Yuddy mengungkapkan, bahwa Pemerintah Pusat memiliki skema crass program untuk memberi bantuan kepada daerah yang berprestasi. Prestasinya ditunjukan oleh peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Karena itu Yuddy meminta, semua komponen daerah harus bekerja sama. Semua unsur instansi pemerintah daerah harus memiliki pandangan dan keterpaduan dalam melaksanakan pembangunan. Semua harus terhubung jangan sampai sektoral. Misi daerah harus dijabarkan melalui program institusi secara terhubung.
Tingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dorong terus akuntabilitas kinerja. "Capaian akuntabilitas kinerja Kabupaten Batang secara umum sudah baik, tapi harus ditingkatkan. Dari nilai CC menjadi B, BB, bahkan A," ujar Yuddy.
Kota Bandung misalnya, meraih nilai A karena ada kesungguhan serta ada pertanggungjawaban administrasi. Dalam birokrasi, administrasi pemerintahan atau administrasi negara itu penting.
Selanjutnya Yuddy menyampaikan, bahwa kinerja pemerintah daerah kini berorientasi hasil. Hasilnya harus jelas, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, meningkatnya produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat, juga meningkatnya pendapatan asli daerah. Ekonomi bergerak dan pengangguran pun akan berkurang karena banyak lapangan pekerjaan, tambah Yuddy.
Kementerian PANRB memiliki fungsi antara lain melakukan pembinaan dalam akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Hal yang baik akan terekam, termasuk yang dilakukan oleh Kabupaten Batang.
Menurutnya, leadership itu 80 persen menentukan keberhasilan. Termasuk Bupati Batang dengan prestasi dalam transparansi anggaran dan pelibatan publik dalam pembangunan. "Harus ada transformasi dari Bupati ke jajaran birokrasi, sehingga tata kelola pemerintahan yang bekerja seperti mesin terus bergerak secara terukur. Saya yakin dengan transformasi yang baik, akan berubah," ungkap Yuddy.
Tugas kita membawa amanat rakyat, kata Yuddy. Kabupaten ini dititipi uang oleh rakyat sebesar 1,6 trilyun. Tugas kita meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai semua orang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu pula APBD harus dilaporkan kepada rakyat. Sebelumnya diperiksa oleh inspektorat dan BPK.
Yang harus diperhatikan berikutnya, menurut Guru Besar Universitas Nasional tersebut adalah pengawasannya. Pengawasan akan menjaga dari adanya penyimpangan yang tidak kita harapkan. Konsep dasar baik tanpa pengawasan akan sulit. Kemudian tindaklanjuti dengansanksi yang tegas dan penghargaan terhadap yang berprestasi.
Selain memberikan pembinaan terhadap jajaran ASN Kabupaten Batang, Menteri Yuddy yang didampingi Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB yang baru dilantik Senin (04/04) Diah Natalisa, Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, melakukan peninjauan dan blusukan ke berbagai unit penyelenggara pelayanan publik Kabupaten Batang.
Blusukan dimulai dari Rumah Sakit Umum Daerah, Markas Polres Batang, Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Samsat, Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, serta berakhir di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (hs/HUMAS MENPANRB)
Gelar Festival Anggaran, Batang Bebas Korupsi
BATANG - Kabupaten Batang di bawah kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo bisa dikatakan telah berevolusi. Dari sala satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah, kini Batang jadi pusat belajar tata kelola anggaran di Indonesia. Tahun 2012 silam, Batang masuk daftar 15 kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Namun kini, kebalikannya, Batang malah jadi pusat belajar pengelolaan anggaran.
Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan hampir setiap hari Batang kedatangan tamu dari pemerintah daerah lain, baik tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi. "Mereka semua datang dengan tujuan yang sama, belajar tata kelola dan transparansi anggaran. Jadi bisa dikatakan, kini Batang jadi sekolah transparansi anggaran," ujar Yoyok.
Yoyok menuturkan transformasi di Batang dimulai saat dirinya memutuskan keterbukaan sebagai kata kunci di pemerintahannya yang dimulai tahun 2012 lalu. Anggaran Batang terbilang kecil, namun, jika bisa dirasakan rakyat secara maksimal, maka akan lebih baik.
"Saya tak punya anggaran untuk membangun taman yang gemerlap dengan atraksi air mancur menari. Tapi saya ingin warga menikmati hasil dari setiap sen uang anggaran yang digunakan untuk pembangunan Batang. Ini bisa terjadi jika tidak ada yang berani mencuri anggaran karena warga mengawasi," ulas Yoyok.
Mantan intelijen BIN ini memulai keterbukaan di wilayahnya dengan membuka pagar rumah dinas 24 jam, agar warga bisa mengadu kapan saja. Lalu, dia membuka Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) yang sigap menerima keluhan warga. Dan yang bisa dibilang jadi program mercusuar adalah memamerkan anggaran dan penggunaannya ke publik lewat "Festival Anggaran" yang digelar setiap tahun.
Jurus ini terbukti berhasil. Perlahan-lahan pola pikir dan cara warga Batang berhubungan dengan birokrasi berubah. Dalam hal partisipasi pengawasan anggaran, warga Batang kini melangkah lebih maju dari kabupaten dan kota besar lainnya di Indonesia.
Tak hanya itu, jurus keterbukaan ala Yoyok bahkan memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 300 persen. "Ketika dilantik saya bilang ke warga, ayo awasi saya! Sekarang warga mengawasi dengan ketat penggunaan APBD dan kebijakan Pemkab. Aparatur Pemkab juga sadar, uang rakyat harus digunakan dengan hati-hati. Kini semua menikmati buah dari keterbukaan," kata Yoyok.
Pemkab Batang juga berhasil meraih berbagai penghargaan dan pengakuan internasional. Yoyok bahkan dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Yang diraih oleh Kabupaten Batang adalah hasil kerja keras seluruh elemen. Ada DPRD yang serius, birokrat yang komit dan warga yang sepenuh hati berpartisipasi mengawasi. Ini yang istimewa dari rakyat batang," ujar pensiunan TNI berpangkat Mayor ini. (hs/HUMAS MENPANRB)
