Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa (kanan) menyerahkan buku Top 40 kepada Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung I Putu Eka Merthawan
BADUNG – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain dengan mendorong seluruh instansi pemerintah melakukan inovasi. Agar inovasi yang sudah ada bisa diterapkan oleh instansi lain, replikasi akan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan pelayanan publik kelas dunia pada tahun 2024.
Demikian dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Badung, Bali pada Rabu (29/08). “Dalam tahun-tahun mendatang kita ingin tingkatkan replikasi inovasi pelayanan publik. Kita memerlukan terobosan pelayanan publik melalui inovasi,” ujarnya.
Dikatakan, transfer pengetahuan dalam proses replikasi inovasi menjadi unsur penting dalam membuat proyeksi program yang akan diterapkan. Dengan mengetahui dan memperhatikan inovasi pelayanan publik yang akan direplikasi, maka inovasi dapat diterapkan oleh instansi lain dengan penyesuaian.
Menurut Diah, langkah ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan diharapkan pada tahun 2024 nanti, pelayanan publik di Indonesia sudah berkelas dunia. “Dengan tersedianya inovasi pelayanan publik yang berkualitas, maka proses replikasi inovasi pelayanan publik diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal,” imbuhnya.
Dijelaskan bahwa kualitas inovasi pelayanan publik di Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Salah satunya adalah inovasi pelayanan publik “Pengendalian Malaria melalui Sistem EDAT” milik Kabupaten Teluk Bintuni. Inovasi ini meraih juara pertama dalam United Nations Public Service Award 2018 dalam kategori Reaching the Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services and Partnerships.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin menambahkan bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini untuk menyamakan persepsi mengenai proses replikasi, mengidentifikasi yang sudah dan akan dilakukan dalam mereplikasi inovasi, serta mencari solusi dari berbagai kendala dan tantangan dalam proses replikasi inovasi pelayanan publik.
Turut hadir dalam acara ini Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung I Putu Eka Merthawan, serta admin lokal dan inovator dari 62 Top Inovasi Pelayanan Publik terpilih. (ald/HUMAS MENPANRB)
