Pin It

20170509 bintek laporsp4n

Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dalam Bimtek LAPOR!-SP4N di Jakarta, Selasa (09/05)

 

JAKARTA – Sebanyak 824 instansi pemerintah dan BUMN saat ini telah terintegrasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!- SP4N). Angka tersebut mengalami lonjakan yang cukup tinggi dibanding dengan posisi pada April silam, yang tercatat baru 161 instansi  pemerintah dan BUMN sudah terhubung dengan sistem LAPOR!-SP4N.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa mejelaskan, 161 instansi pemerintah dan BUMN tersebut sudah mempunyai SK seperti diperintahkan oleh Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengintegrasian LAPOR-SP4N. “Selebihnya, sebenarnya sudah terhubung dengan LAPOR!-SP4AN dan sudah memiliki pasword, tetapi belum memperoleh SK,” ujar Diah saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan LAPOR!-SP4N Bagi Pemerintah Daerah, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (09/05).

Diah optimis pada tahun 2017 ini, seluruh pemerintah daerah bisa terhubung dengan aplikasi LAPOR!-SP4N. Target ini dapat terwujud asal ada komitmen bersama untuk mau membesarkan sistem ini, serta bagimana pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti.

Ditambahkan, dari 824 instansi yang sudah terhubung tersebut terdiri dari 31 pemerintah provinsi, 356 pemerintah kabupaten dan 72 pemerintah kota yang telah terhubung dengan sistem LAPOR!-SP4N.  Sedangkan untuk kementerian dan lembaga, sebanyak 34 Kementerian 40 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 10 Lembaga Non Struktural (LNS), 3 Lembaga Negara, dan 50 BUMN yang telah terhubung dengan sistem LAPOR!-SP4N.

Dalam kesempatan itu, Diah juga mengungkapkan, hingga 2 mei 2017 sebanyak 2.325 laporan pengaduan telah masuk ke sistem LAPOR!-SP4N. Dari jumlah itu, 961 laporan (41,33%) telah disalurkan ke kementerian/ lembaga untuk ditindaklanjuti, 1.259 laporan (54,15%) diarsipkan serta 105 laporan (4,52%) disimpan di sistem LAPOR!-SP4N. “Pengaduan  mengenai penyesuaian subsidi listrik 900VA serta keluhan masyarakat mengenai pelayanan PT. Pos Indonesia menjadi pengaduan yang paling banyak masuk ke sistem LAPOR!-SP4N, “lanjutnya.  (dit/ HUMAS MENPANRB)