Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Musrenbang Polri 2025 di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
JAKARTA - Kesuksesan perjalanan reformasi birokrasi (RB) tidak luput dari kolaborasi berbagai stakeholder, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri memegang peran sentral sebagai implementing agency pada RB Tematik Pengentasan Kemiskinan serta RB Tematik Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Energi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut untuk setiap program RB Tematik yang dijalankan, seringkali ada potensi gangguan atau kejahatan yang bisa menghambat. Sebagai contoh, dalam upaya mendukung ketahanan pangan, ada ancaman dari mafia pupuk, penipuan, atau pencurian yang merugikan petani.
"Polri diharapkan menjadi benteng terdepan, menjamin keamanan dan menindak tegas praktik-praktik ilegal ini, sehingga implementasi program-program tematik dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti," ungkapnya dalam Musrenbang Polri 2025 di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Peran Polri dalam kesuksesan RB Tematik juga mencakup fungsi pendidikan dan penyuluhan; fungsi pengawasan distribusi dan logistik pangan; serta fungsi stabilitas keamanan. Menteri Rini menekankan peran sentral Polri ini harus dibarengi dengan upaya transformasi berkelanjutan.
Kedepannya, transformasi Polri diarahkan sejalan dengan empat elemen strategis utama, yaitu grand design kelembagaan, grand design pelayanan publik, grand design sumber daya manusia aparatur, serta grand design transformasi digital. Keempat grand design tersebut yang saling terintegrasi dalam grand design transformasi Polri.
Transformasi Polri dari pendekatan Presisi menuju RB Berdampak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Pendekatan Presisi telah memberikan fondasi penting dalam hal respons cepat terhadap permasalahan, intervensi yang tepat sasaran, serta hasil kerja yang dapat diukur.
Seiring dengan perkembangan tantangan dan harapan masyarakat, diperlukan lompatan yang lebih sistemik dan berdampak luas. RB Berdampak hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menekankan pada nilai-nilai dasar birokrasi modern, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi.
"Ketiganya menjadi pilar utama dalam menciptakan institusi Polri yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga responsif, adaptif, dan dipercaya publik," ungkap Rini.
Pada kesempatan itu, Menteri Rini juga menyampaikan apresiasi atas segala capaian yang berhasil ditorehkan Polri. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Polri tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan berhasil menyabet kategori BB (Sangat Baik).
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan lalu lintas naik sebesar 12%, dari 84,83 di tahun 2023 menjadi 94,92 di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami berharap kedepan Polri menjadi bagian dari birokrasi yang bertransformasi, berani berinovasi, mengadopsi teknologi, bekerja lintas sektor serta menjaga integritas karena integritas adalah fondasi dan kepercayaan publik. POLRI tidak hanya siap menjalankan perintah tapi juga berpikir strategis dan memberikan masukan terhadap suatu kebijakan," pungkasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
