Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Irman Gusman membuka Seminar Nasional Pilkada Damai dan Berkualitas, dengan tema Netralitas ASN Dalam Rangka Pilkada Serentak, Damai, dan Berkualitas di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (20/04). (Foto : byu)
JAKARTA - Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak kembali akan digelar Bangsa Indonesia pada tahun 2017 dan 2018. Pada gelaran kali ini, netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Untuk mewujudkan pilkada sebagai bentuk demokrasi yang berkualitas, Pemerintah dipandang perlu untuk terus mengkonsolidasikan demokrasi bagi ASN agar bersikap netral dan dinamis.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Irman Gusman mengungkapkan bahwa proses demokrasi yang telah berjalan di Indonesia telah menghadapi periode yang tidak mudah, bahkan negara-negara besar juga merasakan hal tersebut. Namun demikian, konsolidasi demokrasi menurutnya harus terus dilakukan.
Irman juga menyebutkan bahwa secara jumlah, Indonesia telah menempati peringkat ketiga dengan tingkat demokrasi terbaik, tetapi sumber lain menyebutkan bahwa dengan indikator yang lain, indeks demokrasi Indonesia berada di posisi ke 49.
"Ukurannya adalah bagaimana proses pemilihan umumnya, bagaimana partisipasi masyarakatnya, kemudian yang paling penting birokrasi, bagaimana demokrasi netral dan dinamis, kemudian kebebasan sipil, bagaimana tingkat keamanan dan kenyamanan, serta bagaimana budaya politik di negara tersebut," katanya.
Dengan indikator pengukuran tersebut, Irman menjelaskan bahwa dalam demokrasi, birokrasi memiliki peranan besar yang sangat penting. "Kalau kita mau demokrasi berkualitas, maka demokrasi harus netral dan dinamis, bukan netral pasif. Oleh karena itu, birokrasi itu kontraknya seumur hidup," tegasnya.
Untuk mewujudkan demokrasi yang dinamis, Irman menekankan pentingnya peran Sekretaris Daerah sebagai roda penggerak birokrasi. Hal ini didasarkan karena siapapun yang menjadi pemimpin (jabatan politis), maka Sekretaris Daerah yang akan tetap menjalankan roda birokrasi.
Sementara Ketua Umum Pilkada Watch, Wahyu Agung Permana, menjelaskan bahwa pilkada yang merupakan agenda nasional akan menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas apabila pilkada yang diselenggarakan juga memiliki kualitas dan berjalan damai.
"Oleh sebab itu, Pilkada Watch siap mengawal proses demokrasi di tingkat lokal, agar pelaksanaannya berkualitas, damai, dan menghasilkan calon-calon kepala daerah yang berkualitas pula," katanya.
Abdul Rivai, Akademisi Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, yang juga merupakan salah satu bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa dalam menjalankan pilkada, kualitas harus lebih dikedepankan. Pilkada yang berkualitas sudah dipastikan akan damai. Tetapi pilkada yang damai bisa menutupi kecurangan-kecurangan oknum tertentu. “Jangan bermimpi pilkada itu berkualitas, jika masih berada pada post conflict dan post otoritarian regime," ujarnya.
Dari aspek pengawasan pemilu, Rivai menyebut perlu adanya lembaga baru seperti Ombudsman Pemilu. Hal ini mengingat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak bisa memberikan sanksi tegas dan hanya memberikan sanksi administratif.
Staff Khusus Presiden, Lenis Kagoya, yang juga putra asli Papua, turut mengomentari bagaimana kondisi pilkada di Papua. Menurutnya hingga saat ini sudah terjadi perubahan pemikiran dari masyarakat, sehingga tingkat keamanan Papua pada saat pilkada sudah semakin membaik.
Namun demikian, kritik pedas dilontarkan Lenis untuk setiap partai politik yang menurutnya harus mendidik calon dan kader partai terkait pemahaman netralitas dan keamanan dalam pelaksanaan pilkada. Dengan begitu, Lenis yakin Papua bisa berkontribusi untuk membangun bangsa bersama melalui penjaringan kepala daerah yang berkualitas. (ris/HUMAS MENPANRB)
