Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa, saat menjadi narasumber dalam Webinar Standar Pelayanan Publik Prima di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi, secara virtual, Jumat (09/07).
JAKARTA – Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta didorong melakukan penyederhanaan proses bisnis pelayanan mereka, terutama kepada mahasiswanya. Tidak hanya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring, pengurusan administrasi pun sebaiknya menggunakan teknologi informasi secara optimal. Keterbatasan kegiatan fisik selama pandemi Covid-19 tidak serta merta membatasi ruang gerak pendidikan.
Hal tersebut diungkapkan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, saat menjadi narasumber dalam Webinar Standar Pelayanan Publik Prima di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi, secara virtual, Jumat (09/07). “Layanan akademik seperti pengurusan kartu mahasiswa, ijazah, dengan data mahasiswa yang terintegrasi melalui sistem informasi. Begitu juga layanan perpustakaan, agar dapat diakses oleh mahasiswa dari manapun dan kapanpun, dapat didukung melalui penyediaan koleksi buku digital dan akses jurnal elektronik,” ungkap Diah.
Jika nantinya standar pelayanan di UIN sudah tersusun, pihak UIN harus mempublikasikannya melalui berbagai media, termasuk media sosial. Media informasi ini berguna bagi pengguna layanan dan stakeholder terkait perubahan proses bisnis dan standar pelayanan di UIN selama pandemi.
Diah juga berharap rektor dan para pimpinan kampus untuk menciptakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah konsultasi, pengaduan, dan menampung masukan. Sebagai perguruan tinggi berasas keagamaan, stakeholder UIN tidak hanya mahasiswa, tetapi juga calon mahasiswa, orang tua, serta pihak dari Kementerian Agama. Tentu di masa pandemi ini, forum tersebut dilakukan secara daring melalui berbagai portal.
Misalnya, UIN bisa membuat forum khusus untuk mahasiswa disabilitas dan menampung berbagai macam keluhan, masukan, serta kebutuhan mereka. Media konsultasi dan pengaduan merupakan salah satu cara untuk berinteraksi dan menjaring berbagai saran dan aspirasi masyarakat yang berguna dalam perbaikan pelayanan.
Di berbagai instansi pemerintah pada saat pandemi banyak yang telah membangun aplikasi atau chat khusus sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pengguna layanan. “Selain itu, layanan kemahasiswaan seperti learning center untuk konseling, konsultasi tutor, dan pelatihan keterampilan akademik juga penting untuk dibangun,” jelas Diah.
Pihak kampus juga harus memastikan kualitas output dari produk layanan, baik daring maupun luring, tetap sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat ataupun stakeholder. Memastikan kualitas layanan di lingkungan UIN bisa dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam hal ini, segmen survei ditujukan kepada mahasiswa, dan penerima layanan akademik terkait lainnya.
Situasi terkini pandemi memaksa pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Diah mengajak pihak kampus untuk berkolaborasi memerangi wabah. Ditambah inovasi-inovasi yang harus tercipta dari ruang akademis. “Selain penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah, banyak inovasi pemerintah yang telah dilakukan mengatasi dampak pandemi,” imbuh Diah.
Sementara itu, Rektor UIN Jakarta Amany Lubis menjelaskan, pihak kampus membentuk gugus tugas untuk menanggulangi pandemi. Selama pandemi berlangsung, Amany mengklaim sudah melakukan beberapa inovasi dan terobosan. “Kita membantu pengobatan, menyediakan laboratorium untuk PCR, bantuan biaya pengobatan, serta pemberian pulsa bagi mahasiswa dan dosen,” tuturnya. (don/HUMAS MENPANRB)
