Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh menerima cinderamata dari Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, di Jakarta, Senin (09/05)
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pemerintah Kota Padang untuk memperbaiki manajemen kinerja untuk bisa meningkatkan penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh, kepada Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah untuk berkonsultasi menganai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Jakarta, Senin (09/05).
Ateh menjelaskan bahwa dalam implementasi SAKIP, perubahan paradigma yang didorong oleh komitmen pimpinan instansi pemerintah merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini ditujukan agar setiap program prioritas bisa direalisasikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah, baik pusat maupun daerah. "Paradigma harus berubah. Dari dulu yang diperdebatkan uangnya, anggarannya, bukan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menyayangkan masih banyaknya pemerintah daerah yang terbiasa dengan pola pikir lama, yaitu hanya berorientasi pada penggunaan anggaran secara masif agar penyerapan terhadap anggaran tersebut menjadi maksimal. "Pola pikirnya masih kegiatan. Kalau dikasih anggaran dua kali lipat di salah satu SKPD, bukan outcome yang menjadi fokusnya, tetapi hanya frekuensinya yang bertambah," jelasnya.
Menurutnya, manajemen kinerja yang baik harus mulai dibangun dengan serius, mengingat berapapun anggaran yang dialokasikan bagi pemerintah daerah tidak akan pernah cukup apabila pelaksanaannya tidak berorientasi terhadap hasil dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Karena itu instansi pemerintah harus benar-benar melakukannya (manajemen kinerja), karena dengan uang yang sedikit, harus bisa menghasilkan sesuatu melalui program prioritas. “Tapi sepertinya everybody happy, karena hanya menghabiskan anggaran dan dianggap sesuai dengan laporannya, tapi itu kan tidak cukup, apa kinerja yang dihasilkan?," tutur Ateh.
Dikatakannya, pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu, dalam penyusunan RPJMD harus disertakan penjabaran pencapaian program prioritas, bukan sekedar mengganti visi misi dengan mengumpulkan seluruh dokumen dari setiap SKPD untuk disatukan oleh Bappeda. "Seharusnya anggarannya yang fleksibel, karena outcome yang menentukan apa yang mau dihasilkan," katanya.
Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, mengakui bahwa Pemerintah Kota Padang masih harus banyak melakukan berbagai perbaikan, terutama manajemen kinerja. Lemahnya manajemen kinerja selama ini, dikatakan Mahyeldi membuat tidak terselesaikannya masalah yang harusnya segera teratasi.
Menurutnyam program yang terintegrasi juga penting. Dia mencontohkan, dalam membersihkan Pantai Padang, tetapi belum bisa memberikan tempat pada pedagang ikan. “Harusnya itu segera teratasi. Tetapi ternyata tidak terlaksanakan, sehingga masyarakat tidak percaya lagi," paparnya.
Selain itu, Mahyeldi juga membenarkan bahwa selama ini Kota Padang belum menerapkan anggaran berbasis kinerja secara tepat. Oleh karena itu, Mahyeldi menilai sangat penting untuk merubah paradigma dan pola pikir agar lebih berorientasi pada hasil dari setiap program yang dilakukan.
"Selama ini kita punya alokasi anggaran, tapi nanti dibagi-bagi saja anggarannya. Jadi memang berat ya tugas Kementerian PANRB ini, karena harus mengubah pola pikir seluruh instansi pemerintah," ujar Walikota yang datang didampingi Asisten III, Inspektur, dan Kepala Bapeda. (ris/HUMAS MENPANRB)
