JAKARTA – Provinsi Jawa Timur kembali berjaya dengan menempati peringkat pertama dalam kinerja pelayanan publik. Sedangkan posisi kedua ditempati Provinsi Jawa Tengah dari seluruh 33 provinsi yang dinilai. Kedua Pemerintah Provinsi tersebut memperoleh nilai B, dan diberikan penghargaan berupa thropy.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar kepada Gubernur Jatim Soekarwo, dan Gubernur Jateng (diwakili). “Pemeringkatan kinerja pelayanan publik untuk provinsi ini baru pertama kali dilakukan. Peringkat ini kita buka di media, agar masyarakat mengetahui,” ujar Menteri di Jakarta, Rabu (28/03).
Penilaian dilakukan terhadap dua indikator, yakni implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dan indikator kinerja penunjang dan hasil kerja. Kedua indikator ini mempunyai bobot 60 persen, sedangkan kinerja dari 5 unit pelayanan publik diberi bobot 40 persen.
Kelima unit pelayanan itu meliputi rumah sakit umum daerah, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan informasi, unit pelayanan pilihan I dan unit pelayanan pilihan II. Dari hasil evaluasi, Jawa Timur mendapat nilai A untuk UPT pelayanan perijinan terpadu (P2T), Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat nilai C, Nilai A untuk Dinas Koperasi dan UMIKM, dan Nilai B untuk Samsat.
Sedangkan 5 unit pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) mendapat nilai C, Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika meraih nilai CC, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mendapat nilai A, dan Samsat (UP3AD) Pekalongan meraih nilai A.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur merupakan tujuan dari reformasi birokrasi. “Dengan pelayanan publik yang baik, maka rakyat akan mendapatkan berbagai kemudahan, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Pakde Karwo (panggilan akrab Gubernur Jatim ini), ada empat hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, yakni regulasi, sumber daya manusia (SDM), penerapan teknologi informasi (TI), serta perlunya melibatkan pihak ketiga untuk mengawasi. “Media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus dilibatkan secara terintegrasi,” ujarnya.
Selain penghargaan tersebut, Menteri PAN RB yang didampingi Wamen PANRB Eko Prasojo dan Deputi Pelayanan Publik Wiharto juga menyerahkan penghargaan piala Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) kepada 6 bupati dan walikota, serta piagam kepada 7 bupati/walikota. (ags/bby/HUMAS MENPANRB)
