PONTIANAK - Pengangkatan pegawai tak cukup hanya dengan memberi gaji, tetapi ada juga belanja barang ada belanja modal. Alokasi untuk keperluan itu, saat ini hampir mencapai 80 persen dari APBN, sehingga tinggal 20 persen untuk belanja publik. Demikian dikatakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat bertatap muka dengan Walikota dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) Kota Pontianak di Pontianak, Selasa (14/04). "Karena itu pemerintah menetapkan kebijakan zero growth untuk penerimaan pegawai pada tahun ini. Pemda tak bisa main angkat pegawai," ujarnya. Yuddy mengatakan, mengurus negara seperti mengurus rumah tangga. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Pesan Presiden, lanjut Yuddy, dengan revolusi mental Presiden ingin ASN punya kreativitas, pemikiran baru yg positif, makin melayani, serta tidak KKN. Yuddy menilai, Pontianak sekarang jauh lebih bersih, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas aparaturnya. Meski dirasa terjadi kekurangan pegawai di sana-sini, tapi disitulah seninya membagi habis pekerjaan. Ditengah keterbatasan kita dituntut menggerakkan orang menjadi lebih berkinerja. Indikator kinerja utama yang paling gampang adalah dengan meningkatkan pelayanan publik, yang dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi kreatif. Di sini aparatur negara harus berperan, bagaimana cara yang tepat meningkatkan pendapatan asli daerah. Misalnya mengupayakan agar pasar makin ramai. Bisa mendatangkan wisatawan sehingga tingkat hunian hotel tetap bagus. Maka ekonomi kreatif pun bergerak, dengan membuat even tertentu. "Inilah yg diperlukan dalam revolusi mental. Bukan sekadar bekerja secara rutin," tegas Yuddy. Menteri juga mengapresiasi pelayanan yang dilakukan di PTSP yang dikunjungi sebelum bertatap muka dengan ASN. Didampingi Walikota Pontianak Sutarmidji, Yuddy menanyakan kepada warga masyarakat yang tengah mengurus berbagai perijinan. "Ada masalah tidak ? Berapa lama selesainya ? Ada pungli tidak ?" sergahnya. Yuddy mengaku, dari sekitar 15 orang yang ditanya, tidak satupun yang mengatakan susah. Meskipun tidak menggambarkan fakta ilmiah, tetapi hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa pelayanan publik di Pontianak sudah bagus. (ags/HUMAS MENPANRB)
