Menteri PANRB Asman Abnur didampingi Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dan Staf Ahli Kementerian PANRB bidang pemerintahan dan otoda Shadiq Pasadigoe, dan Bupati Manokwari Demas Mandacan, Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Damayani Tyastiani, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Manokwari, Yesaya Tahapar usai penandatanganan komitmen pembangunan MPP dan perbaikam SAKIP di kantor Kementerian PANRB, Senin (19/02).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Manokwari yang akan membangun Mal pelayanan Publik (MPP), sebagai sebuah terobosan dalam memajukan pelayanan publik di tanah Papua. Menurut Bupati, MPP akan dibangun di sebuah gedung bekas Markas Polda Papua Barat, yang saat ini kosong.
Sebagai konsekuensinya, Kementerian PANRB juga akan mendukung dengan memberikan bimbingan dalam mempersiapkan pembangunan MPP. “Mereka ingin melakukan terobosan, kita dukung,” ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa usai mendampingi Menteri PANRB Asman Abnur menerima kunjungan Bupati Manokwari, Demas Mandacan di kantor Kementerian PANRB, Senin (19/02).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PANRB Asman Abnur minta Pemkab Manokwari untuk memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Bupati pun berkomitmen untuk mendongkrak nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi predikat B dari sebelumnya C. “Fokus dulu untuk meningkatkan nilai SAKIP dan pembangunan Mal Pelayanan Publik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur.
Kementerian PANRB akan memberikan pendampingan mengenai penggunaan anggaran yang berbasis kinerja. Tim yang akan memberikan bimbingan itu dipilih dari Kedeputian bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Dua fokus komitmen itu pun ditandai dengan penandatanganan perjanjian komitmen antara Demas dengan Menteri Asman.
Lebih lanjut Diah menjelaskan, tidak perlu gedung mewah untuk membangun sebuah MPP. Yang dibutuhkan adalah komitmen dari semua jajaran pemerintah daerah dan semangat untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat luas, khususnya warga Manokwari. “Intinya ada satu gedung, yang dapat dimanfaatkan pemda memberikan pelayanan yang terintegritas,” jelas Diah.
Menurut Diah, Manokwari adalah kabupaten pertama di wilayah Papua yang berani menandatangani perjanjian komitmen. “Dengan adanya komitmen, dari Kedeputian RB, Akuntabilitas, dan Pengawasan akan support dengan memberi pendampingan,” tegas Diah.
Saat, penandatanganan itu, menteri Asman juga didampingi oleh Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Shadiq Pasadigoe, serta Asdep Koordinasi pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Damayani Tyastiani. Sedangkan Bupati Demas didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Manokwari, Yesaya Tahapari. (don/HUMAS MENPANRB)
