Para narasumber Reform Knowledge Sharing (Public Lecture) bertema Improving Governance Ecosystem for A More Effective Poverty Alleviation Program: Lessons Learned from Australia yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/05).
JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus menyusun strategi terbaik agar reformasi birokrasi (RB) dapat langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan memberi dampak optimal ke masyarakat. Salah satu upaya dari sisi peningkatan tata kelola dan kelembagaan adalah melalui RB Tematik yang fokus pada pengentasan kemiskinan.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto mengatakan, pada 2023 RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dijalankan secara menyeluruh sebagai tematik utama pada pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem. Kementerian PANRB juga menyusun strategi percepatan RB Tematik pengentasan kemiskinan di tahun 2024 untuk mempercepat capaian target pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah Indonesia terus mempertajam strategi tata kelola dan kebijakan penanganan kemiskinan, kegiatan Reform Knowledge Sharing hari ini juga harapannya bisa memberikan pemahaman terkait tata kelola program penurunan kemiskinan secara efektif dari negara Australia yang dianggap berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan bisa kita jadikan sebagai patok banding untuk diadaptasi di pemerintahan Indonesia,” ujarnya saat menjadi narasumber pada Reform Knowledge Sharing (Public Lecture) bertema Improving Governance Ecosystem for A More Effective Poverty Alleviation Program: Lessons Learned from Australia di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/05).
Erwan menjelaskan tahun ini Kementerian PANRB menyiapkan strategi penguatan program pengentasan kemiskinan dengan membangun kolaborasi dengan mitra strategis untuk mendorong implementasi RB Tematik pengentasan kemiskinan pada pemerintah daerah. Selain itu, Kementerian PANRB juga memperbaiki strategi pelaksanaan asistensi dengan berfokus pada replikasi rencana aksi pemda best practice atau pemda yang telah berhasil menurunkan kemiskinan di daerahnya.
“Kami juga berupaya membangun kembali Tim RB Daerah yang efektif disetiap pemda untuk fokus pembinaan yang intensif dan tersistematis dalam implementasi RB Tematik pengentasan kemiskinan,” ungkap Erwan.
Pada kesempatan yang sama Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi menyampaikan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 bisa sesuai dengan target Presiden atau enam tahun lebih cepat daripada SDG’s yang memperkirakan bahwa target baru akan tercapai pada 2030.
Yoga menyebut ada tiga strategi tambahan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pertama, penurunan beban pengeluaran (bantuan sosial). Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat.
“Strategi ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Langkahnya dengan regionalisasi bantuan sosial. Bansos tidak lagi one size for all tapi disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah. Saya amat berharap setelah mendengar Reform Knowledge Sharing hari ini kita bisa mendapat masukan dan mengadaptasi apa yang sudah berhasil dilaksanakan di Australia,” ujar Yoga.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo menyebut masih perlu dilakukan capability review untuk melihat bagaimana kapabilitas organisasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Eko juga menekankan urgensi pelaksanaan impact analysis untuk melihat program yang diajukan instansi pemerintah memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita perlu menyusun renstra yang bersifat multilateral dan berbasis dampak. Tidak terbatas pada penanggulangan kemiskinan, tetapi untuk seluruh program. Hal ini merupakan fungsi dari RB tematik agar dapat menyasar langsung pada faktor pengungkit pembangunan,” ungkap Eko.
Saat ini Kementerian PANRB tengah merampungkan rancangan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 yang diarahkan pada platform governance. Konsep tersebut mendorong perbaikan kolaborasi lintas aktor/instansi yang akan merombak struktur organisasi birokratis yang silo (penghambat kinerja organisasi).
“Meskipun masih banyak tantangan yang perlu dihadapi, tetapi saya optimis bahwa Platform Governance dapat diwujudkan,” tuturnya.
Reform Knowledge Sharing (Public Lecture) bertema “Improving Governance Ecosystem for A More Effective Poverty Alleviation Program: Lessons Learned from Australia” ini merupakan kegiatan kolaborasi yang melibatkan Kementerian PANRB, Sekretariat Wakil Presiden, serta Sekretariat Eksekutif KPRBN. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dan pengayaan terkait tata kelola program penurunan kemiskinan secara efektif dari negara Australia sebagai patok banding untuk diadaptasi di pemerintahan Indonesia. (rum/HUMAS MENPANRB)
