BANDUNG - E Government Collaboration Project antara Indonesia dengan Korea Selatan telah memasuki babak akhir di tahun 2016. Kini, pemerintah melalui Kementerian PANRB mulai merancang agenda baru untuk mempercepat penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik.
Pada tahun 2016 pembahasan e-Government cukup mengalami peningkatan, khususnya setelah pertemuan di Busan bulan lalu yang kembali menegaskan pelaksanaan e-Gov di Indonesia melalui bantuan Korea Selatan. “Pertemuan kali ini akan membahas tindak lanjut rencana ke depan," kata Asdep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad, dalam Internal Meeting di Bandung, Kamis (08/12).
Yanuar mengatakan, fokus EGCC tahun 2017 yaitu mengenai change management, untuk mempercepat implementasi e-government. Change management diperlukan untuk mencapai perubahan pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Karena selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya e-Gov semua hal akan dilakukan secara elektronik. “Memang nanti arahnya akan ke sana, tetapi saat ini kami masih perlu penguatan melalui kebijakan," ujar Yanuar.
Untuk mempercepat change management, Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB akan meningkatkan capacity building sebagai agen perubahan e-Government. Selain itu akan membuat working group forum untuk berbagi pengalaman.
Yanuar berharap kerjasama ini akan berjalan dengan baik. Apalagi Korea Selatan memiliki pengalaman e-Government yang sangat baik. "Kita ingin mendapat ilmu dari Korsel," imbuhnya. (ns/HUMAS MENPANRB)
