Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap agar di tahun 2019 semua layanan yang masuk dalam 59 role model pelayanan publik dapat meraih kategori A. Saat ini masih ada sejumlah unit pelayanan yang dijadikan role model tersebut dalam 3 kategori yakni A, B, dan C.
Demikian dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Nataliasa di sela-sela acara pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik terbaik role model pada 59 Kabupaten/Kota di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (02/03). Pemberian penghargaan tersebut sebagi bentuk apresiasi kepada kepala daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahnya.
Diah mengatakan, Kementerian PANRB berharap agar pelayanan publik yang dilakukan oleh 59 role model ini dapat direplikasi oleh daerah lain. Dalam hal ini, Deputi Pelayanan Publik berkomitmen siap memberikan pendampingan kepada daerah yang ingin mereplikasi.
“Kita harapkan tahun 2019 nanti semua kota dan kabupaten yang masuk dalam role model dapat meraih kategori A. Bagi yang telah mendapat A diharapkan dapat memberi motivasi kepada daerah lain dengan menularkan inovasi apa yang telah diciptakan,” katanya.
Dikatakannya, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan publik setiap tahun, sesuai perintah Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut Guru Besar Unsri itu, bisa saja suatu daerah yang saat ini telah mendapat peringkat baik, nanti nilainya turun. Hal tersebut bukan berarti bukan kualitas pelayanan publik yang menurun, melainkan karena ada daerah lain yang meningkat kualitas pelayanan publiknya, sehigga saat dilakukan evaluasi, peringkat daerah tersebut meningkat.
Diah Natalisa optimis, evaluasi terhadap role model pelyanan publik ini memberikan multiplier efect yang luas. Apalagi Menteri PANRB Asman Abnur tidak segan-segar turun dan melihat pelayanan yang belum baik. “Pak Menteri sering berkunjung ke pelayanan publik yang dinilai masih kurang. Dampaknya, setelah kunjungan tersebut pemerintah setempat berupaya meningkatkan pelayanan, sehingga saat evaluasi kota tersebut berada di posisi yang tinggi,” ucapnya menambahkan.
Lokus evaluasi role model pelayanan publik kali ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Disdukcapil, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun aspek yang dievaluasi evaluasi meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, inovasi pelayanan publik, dan sarana prasarana.
Dia mengapresiasi dua kepala daerah yang menjadi pembina pelayanan publik yakni Walikota Semarang dan Walikota Yogyakarta, yang karena tiga unit pelayanan (RSUD, PTSP, dan Disdukcapil) di kedua Kota itu masuk dalam lima besar kategori A. “Kepala daerah yang menjadi pembina pelayanan publik tersebut diharapkan dapat memberikan pembinaan, serta masukan kepada wilayah lain agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah sekitarnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
