Pemerintah Tepati Janji, Memulai Usaha Cukup 6 Hari

Diawali dengan janji dari masing-masing instansi yang terlibat dalam pelayanan publik, dikawal dan dimonitor oleh Kementerian PANRB serta Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kini hampir semua instansi telah menepati janjinya.

 

Untuk memulai usaha misalnya, dari semula perlu waktu 53 hari, kini cukup 6 hari. Proses ini dimulai dari pembentukan badan hukum PT yang telah dilakukan secara secara online, (Kementerian Hukum dan HAM), penerbitan SIUP dan TDP (Kementerian Perdagangan), pendaftaran tenaga kerja (Kemenakertrans), serta pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

 

 “Dalam setahun ini kita terus bekerja keras. Perkembangan selalu kita awasi dan hasilnya kita laporkan kepada Pak Wapres,” ujar Menteri PANRB Azwar Abubakar di sela-sela Gathering Sinergi Kampanye Reformasi Birokrasi Jurnalis Peliput Reformasi Birokrasi di Sumedang Jumat (19/09) malam. Sebelumnya, Menteri PANRB telah melaporkan perkembangan  implementasi quick wins reformasi birokrasi tersebut kepada Wakil Presiden Boediono.

 

Azwar menyebutkan, selain memangkas waktu memulai usaha, upaya perbaikan kemudahan berusaha juga dilakukan dalam penyambungan tenaga listrik, pencatatan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, ijin  mendirikan bangunan (IMB), pembayaran pajak dan premi asuransi, penyelesaian perkara perdata perjanjian, penyelesaian kepailitan, dan penyelesaian perkara sengketa hubungan bisnis.  “Dalam setahun terakhir, banyak layanan publik yang menunjukkan perubahan kualitas menjadi lebih baik,” imbuhnya.

 

Di bidang layanan dasar, 6 kementerian/lembaga, Pemda DKI Jakarta, dan PT. Taspen, juga telah melakukan perbaikan yang cukup signifikan, yang dilakukan oleh Dengan adanya perbaikan LDP dan kemudahan berusaha, diharapkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat. Semua itu membuktikan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu bisa berubah. Ini modal utama yang harus dimiliki oleh seluruh elemen bangsa. “Kita harus percaya bahwa bangsa Indonesia bisa berubah,” tegas Azwar.   (rr/ HUMAS MENPANRB)