Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menerima cinderamata memberikan pengarahan dalam acara Pemantapan Nilai nilai kebangsaan DIKLATNAS HIPMI Angkatan IV tahun 2016 di Gedung LEMHANNAS, , Kamis (13/10).
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ((PANRB) Asman Abnur mengatakan, masyarakat saat ini menilai bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah mengalami kemajuan. Tetapi kemajuan itu belum mencapai harapan masyarakat. "Kita memerlukan percepatan pelayanan publik agar memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Diklanas) IV HIPMI di gedung Panca Gatra Lemhannas, Jakarta, Kamis (13/10) petang.
Dikatakan, salah satu ukuran kemajuan itu adalah peningkatan Easy of Doing Business Indonesia 2016 yang naik 11 peringkat dari peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari 189 negara. Namun hal itu masih jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Menurut Asman, saat ini pihaknya tengah mendorong terciptanya sistem pemerintahan berbasis elektonik (SPBE), yaitu penggunaan teknologi informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelayanan publik.
Cara ini diharapkan dapat menjadi solusi percepatan pelayanan publik. “Kementerian PANRB mengambil peran dalam mendorong penggunaan dan pengembangan pelayanan publik berbasis IT, antara lain melalui kompetisi inovasi pelayanan publik,” lanjutnya.
Selain mendorong inovasi pelayanan publik, lanjutnya, Kementerian PANRB juga mendukung pengembangan dan penyebarluaskan inovasi – inovasi pelayanan publik melalui replikasi inovasi pelayanan publik.
Asman menambahkan, Presiden memerintahkan agar aparat pemerintahan harus mampu mengembangkan inovasi yang hasilnya dapat terlihat dan dirasakan masyarakat. “Dengan demikian, poin nawacita untuk menghadirkan pemerintah dalam masyarakat bukan hanya impian semata melainkan manifestasi dari kerja keras,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Asman berharap, Diklatnas ini dapat mendorong peningkatan rasio pengusaha Indonesia yang sat ini hanya 1,56% dari populasi penduduk. "Angka itu masih jauh di bawah Singapura dengan rasio pengusaha sebanyak 7 %, Malaysia 5 % dan Thailand 4 %, “ imbuhnya. (dit/ HUMAS MENPANRB)
