Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Dwiyoga Prabowo dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan LAPOR!-SP4N di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (27/04).
JAKARTA - Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan publik suatu daerah. Apabila suatu instansi mendapatkan banyak pengaduan, belum tentu pelayanan publiknya buruk. Bisa saja hal tersebut merupakan sebuah kepedulian dari masyarakat agar penyelenggara pelayanan publik semakin memberikan layanan yang prima.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Dwiyoga Prabowo, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan LAPOR!-SP4N di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (27/04). "Kita ambil sisi positifnya saja, karena peran masyarakat sangat penting untuk kelangsungan pelayanan yang akan diberikan dan dikembalikan lagi kepada masyarakat," ujar Dwiyoga.
Bimtek yang digelar keempat kalinya ini dilakukan untuk lebih memastikan dan memperluas jaringan sistem LAPOR!-SP4N dapat terhubung dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap pemerintah daerah serta meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat fungsional atas pengelolaan pengaduan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
"Kalau semua sudah terhubung dengan baik, maka sedikit demi sedikit pengaduan akan menipis, atau menarik simpati masyarakat untuk terus membantu mengoptimalkan pelayanan yang diberikan," tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk digunakan sebaik mungkin karena ini merupakan hal yang baik demi bisa mengurangi dan menyelesaikan persoalan yang ada. "Manfaatkan hal seperti ini, apalagi sudah plus dengan teknologi yang canggih, sayang kalo tidak digunakan," imbuhnya lagi.
Dwiyoga juga berharap kondisi pemerintah daerah dapat akuntabel pelayanan publiknya dan memiliki sumber daya manusia (SDM) pengelola pelayanan publik yang terlatih. Bimtek tersebut dihadiri oleh beberapa admin dan pejabat penghubung dari Pemda Lampung, Jawa Timur, Papua serta beberapa Pemda lainnya. (twi/ HUMAS MENPANRB)
