Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat pembukaan pelatihan Training Program for Policy-makers Course for Integrated National Complaint Handling System, di Seoul, Republik Korea, Senin (19/09).
SEOUL – Penguatan kompetensi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) terus ditingkatkan. Bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA), kali ini dilakukan pelatihan bagi top level management, yang memiliki peran dalam pembuatan kebijakan.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menyatakan sebagai aktor krusial dalam keberhasilan suatu kegiatan, pimpinan harus memahami arah kebijakan yang akan dibuat. Melalui pelatihan Training Program for Policy-makers Course for Integrated National Complaint Handling System, pembuat kebijakan akan mendalami peran untuk mendorong peningkatan penanganan pengaduan di instansi masing-masing.
“Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penajaman kepada top level management atas pentingnya peran pembuat kebijakan dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! serta diharapkan dapat mewujudkan proses bisnis pengaduan yang baik mengacu pada pengalaman penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Republik Korea,” ungkap Deputi Diah saat pembukaan pelatihan di Seoul, Republik Korea, Senin (19/09).
Selain memahami dalam pembuatan kebijakan, para top level management juga diminta untuk dapat melakukan pengawasan berkala serta dapat memanfaatkan data pengaduan yang masuk ke SP4N-LAPOR! sebagai big data dalam penentuan penyusunan kebijakan. Selain itu, juga diharapkan untuk dapat aktif dalam menyosialisasikan kanal SP4N-LAPOR! ke masyarakat luas.
Pelatihan selama lima hari yang dilaksanakan oleh Korea Institute for Development Strategy (KDS) ini merupakan lanjutan dari pelatihan yang dilaksanakan secara virtual pada tahun 2021 lalu. Melalui pelatihan tersebut, tergambarkan bagaimana Republik Korea melalui sistem e-People yang lahir pada 2003 dapat mengelola hingga delapan juta aduan per tahun.
“Kali ini kita dapat belajar dan mendalami langsung bagaimana e-People mengembangkan artificial intelligence (AI) yang mampu secara otomatis mengklasifikasikan aduan dan meneruskannya ke lembaga yang tepat untuk kemudian ditindaklanjuti. Sehingga lembaga yang diadukan oleh masyarakat dapat pula dengan cepat memperbaiki kekurangannya,” lanjut Diah.
Sementara itu, President KDS Seung Hun Chun berharap melalui pelatihan ini, para top level management selaku pengambil keputusan dan pembuat kebijakan dapat memperoleh pembelajaran dari pengalaman bagaimana Republik Korea menangani pengaduan dari masyarakat melalui e-People. Sehingga pelatihan ini dapat memberikan manfaat dalam perbaikan penanganan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! di Indonesia.
“Karena dengan manajemen pengaduan yang baik, akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan. Partisipasi masyarakat yang tinggi juga meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” ungkapnya.
Hadir dalam kegiatan pembukaan pelatihan tersebut Vice President KDS Kyung Bae ParkPark; Team Manager KDS Hye Jin Kim; Program Manager KDS Haeju Han; serta Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad. Turut hadir pula sebagai peserta Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan; Anggota Ombudsman RI Dadan Suharawijaya; Staf Ahli Bupati Tangerang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Resmiyati; Staf Ahli Bupati Badung Bidang Kesejahteraan dan SDM I Wayan Weda Dharmaja; Asisten Bupati Sleman Bidang Administrasi Umum Kunto Riyadi; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I Yogyakarta Ni Made Dwipati Indrayanti; serta Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali I Komang Hendri Lesmana. (ald/HUMAS MENPANRB)
