Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo mewakili KPTDP menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Gates Foundation melalui Microsave Consulting Indonesia (PT. MSC), di Jakarta, Kamis (13/8/20206).
JAKARTA - Pemerintah terus melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat, mulai dari proses pendaftaran, pemutakhiran data, penyampaian keluhan, hingga penerimaan bantuan dan manfaat yang menjadi hak masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dan Gates Foundation melalui Microsave Consulting Indonesia (PT. MSC) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat transformasi digital pemerintah, di Jakarta, Kamis (13/08/20206).
“Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memperkuat transformasi digital pemerintah. Kita tidak hanya ingin membangun teknologi, tetapi juga memastikan teknologi tersebut dapat memperbaiki proses dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo mewakili KPTDP.
Cahyono mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak menjadi sangat penting agar setiap program dapat berjalan dan memberikan hasil yang nyata. Kerja sama ini tidak hanya menjadi penandatanganan dokumen, tetapi menjadi dasar untuk menjalankan kerja bersama secara nyata. Fokusnya adalah memperbaiki layanan pemerintah kepada masyarakat, mulai dari proses pendaftaran, pemutakhiran data, penyampaian keluhan, hingga penerimaan bantuan untuk masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, teknologi digital dapat membantu pemerintah membuat layanan yang lebih terhubung dan mudah digunakan. Namun, teknologi saja tidak cukup. Perlu ada perbaikan cara kerja, pengelolaan data, aturan yang mendukung, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait.
Melalui PKS tersebut, PT. MSC Indonesia Consulting akan memberikan dukungan teknis sekaligus membantu penguatan pelaksanaan program dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait.
“Kami menyambut baik kerja sama ini dan berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital. Kami berharap kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik, memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, dan pada akhirnya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar Direktur PT. MSC Indonesia Consulting Grace Retnowati.
Ke depan, kerja sama akan mencakup sejumlah hal, antara lain pengembangan cara baru dalam proses Government to Person (G2P) yang memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima manfaat, penguatan tata kelola data, serta penyusunan kerangka pembayaran digital.
Perkembangan GDP 4.0 juga menjadi bagian dari pembahasan dalam kerja sama ini. Program yang sebelumnya dimulai melalui tahap pilot kini berkembang menuju penerapan yang lebih luas. Dukungan dan kolaborasi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mendorong perkembangan program tersebut.
Penguatan data menjadi salah satu perhatian penting dalam proses tersebut. Ketersediaan data yang baik diperlukan agar pemerintah dapat melakukan intervensi dengan lebih cepat dan tepat. Pengalaman dari pelaksanaan program di lapangan juga akan menjadi bahan pembelajaran untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan.
Transformasi digital pemerintah pada akhirnya bukan hanya tentang membangun sistem atau menggunakan teknologi. Keberhasilannya dapat dilihat dari bagaimana perubahan tersebut memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat ketika mendapatkan layanan pemerintah. Setiap dukungan teknis, kajian, dan uji coba diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang kemudian diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan dan pelayanan publik.
Melalui penandatanganan PKS ini, KPTDP dan PT. MSC Indonesia Consulting berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan fokus pada hasil. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan transformasi digital pemerintah sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. (ncu/byu/HUMAS MENPANRB)
