Wamen Purwadi dalam acara Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk senantiasa memperbaiki birokrasi agar seluruh kebijakannya dapat berdampak kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan memperkuat peran dan kolaborasi instansi pemerintah dalam mempercepat pembangunan Zona Integritas di setiap satuan unit kerja.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan, untuk dapat terus melakukan perbaikan untuk menuju birokrasi berkelas dunia ini diperlukan komitmen, baik dari pimpinan hingga ke seluruh jajarannya. Sehingga yang dilakukan oleh instansi pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
“Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program, salah satunya pencanangan Zona Integritas yang tidak hanya kompetisi untuk mendapatkan penghargaan, melainkan kewajiban seluruh unit layanan publik untuk menghadirkan birokrasi yang dipercaya masyarakat” ungkap Wamen Purwadi dalam acara Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Purwadi menyampaikan arahan Reformasi Birokrasi sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat, serta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran, karena tanpa integritas tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik.
Perlu diketahui, mulai tahun 2023 Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga, sampai saat ini penilaian tersebut diperluas pada 19 K/L dan 5 pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung.
Disampaikan juga memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi perlu memastikan langkah-langkah kedepan berjalan dengan konsisten, menyeluruh dan semakin berdampak, pertama pembangunan Zona Integritas harus terus diperluas, kedua pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan, ketiga memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat kualitas SDM peradilan juga harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.
Prestasi ini bukan hanya keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas. “saya berharap upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat” pungkasnya. (ynt/HUMAS MENPANRB).
