Suasana rapat pembahasan Transformasi Digital Pemerintah dengan Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan serta Komdigi, di Jakarta, Senin (5/5/2025).
JAKARTA – Transformasi digital pemerintah terus dipercepat guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdasarkan pada kebutuhan pengguna (user-centric). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan pertemuan bersama Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.
“Kementerian PANRB menyambut baik dan berkomitmen untuk memperkuat dukungan strategis DEN dalam mempercepat Transformasi Digital Pemerintah. Oleh karenanya kami memastikan transformasi digital tidak hanya menjadi alat, tetapi juga penggerak perubahan besar dalam melayani masyarakat dan membangun bangsa,” ujar Menteri Rini usai rapat bersama Ketua DEN dan Menkomdigi, di Kantor DEN, Senin (5/5/2025).
Disampaikan bahwa dengan transformasi digital pemerintah, layanan terpadu melalui omni-channel baik melalui satu portal digital maupun fisik diharapkan dapat mendorong kemudahan, inklusivitas, dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Kedepan masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman.
Setidaknya terdapat lima peran pemerintah digital atau use case target presiden, yakni mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu. Kemudian menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi.
Pemerintahan digital juga berperan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.
“Peran lainnya adalah modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, dan terakhir transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup),” katanya.
Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang merupakan bagian penting dari keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Digitalisasi Perlinsos yang ditopang oleh digital public infrastucture (DPI) menjadi fokus awal di 2025 untuk memastikan kesuksesan dan membangun momentum untuk perluasan ke use case yang lain.
Lebih lanjut disampaikan jika transformasi digital pemerintah merupakan langkah kolektif untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan adaptif. Kebijakan tersebut bukan hanya tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, tetapi juga menjadi panggilan bersama untuk berkolaborasi melahirkan perubahan nyata. (byu/HUMAS MENPANRB)
